Anggota Komisi IV DPRD NTB Dapil V Sumbawa-KSB yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat NTB, Syamsul Fikri, AR, S.Ag., M.Si. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat, Syamsul Fikri, AR, S.Ag., M.Si., mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar memberikan perhatian serius terhadap pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata.

Khususnya, lanjut dia, yakni terkait pembangunan Dermaga Limung, yang berada di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu akses penyeberangan menuju Pulau Moyo.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB tersebut menilai bahwa, pengembangan sektor pariwisata NTB harus ditopang oleh ketersediaan infrastruktur transportasi, konektivitas, serta fasilitas pendukung yang memadai.

Menurutnya, Pulau Moyo merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan NTB yang memiliki potensi alam dan daya tarik wisata besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas yang memadai agar dapat dikembangkan secara optimal.

Dermaga Limung, Kunci Meningkatkan Aksesibilitas Pulau Moyo

Oleh karenanya, Anggota Komisi IV DPRD NTB itu melanjutkan, pembangunan Dermaga Limung diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan konektivitas menuju Pulau Moyo.

Baca Juga:  Polemik Ijazah Gibran Masuk Babak Parlemen, Johan Rosihan Turut Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Keberadaan dermaga tersebut juga dinilai penting untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan wisatawan sekaligus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mengkaji dan mengupayakan pembangunan dermaga dimaksud melalui perencanaan yang matang.

“Perencanaan tersebut harus mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kewenangan, kelayakan teknis, kebutuhan anggaran, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait,” kata Syamsul Fikri, Selasa (17/11/2026).

“Dengan demikian, pembangunan Dermaga Limung diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur konektivitas sekaligus menunjang pengembangan potensi pariwisata Pulau Moyo,” imbuhnya.

Penguatan Infrastruktur ‘DEWI’ Harus Menjadi Prioritas

Selain mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung Desa Wisata (DEWI) di seluruh wilayah NTB.

Pengembangan desa wisata, menurut Fikri akrabnya Legislator Udayana itu disapa, harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses jalan, sarana transportasi, sanitasi, air bersih, fasilitas umum, jaringan komunikasi, serta berbagai sarana pendukung lainnya,” tegasnya.

Baca Juga:  Kabar Baik! IPP NTB Melonjak, Peringkat Naik dari 29 ke 21, Pemuda Makin Berdaya

“Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang pengembangan desa wisata agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal,” jelas Fikri lagi.

‘DEWI’ Harus Memberikan Nilai Tambah Ekonomi bagi Masyarakat

Pihaknya menilai bahwa penguatan DEWI tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. “Lebih dari itu, pengembangan desa wisata harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” ujarnya.

Karena itu, masih kata Fikri, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata harus menjadi perhatian utama. Begitu pula dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian budaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Seluruh aspek tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengembangan desa wisata,” tegasnya. Dengan pendekatan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi kunjungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Bupati Jarot Tekankan Program Pembangunan 2027 Harus Jelas, Realistis dan Tepat Sasaran

Dorong Kebijakan Terintegrasi dan Pemerataan Pembangunan di NTB

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov NTB agar menyusun kebijakan penguatan desa wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB.

“Sehingga pengembangan infrastruktur dan potensi pariwisata tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu,” sarannya. Dorongan terhadap pembangunan Dermaga Limung dan penguatan infrastruktur desa wisata ini menjadi bagian dari perhatian pihaknya.

Terlebih mengingat pentingnya pembangunan pariwisata yang didukung konektivitas memadai, infrastruktur dasar yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi daerah.

Sekedar informasi, pernyataan atau dorongan ini sebelumnya juga telah disampaikan secara resmi oleh Syamsul Fikri selaku Juru Bicara Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Senin 16 November 2026 kemarin. (*)