NUSRAMEDIA.COM — Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku menyambut baik sikap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pasalnya, dalam Rancangan Kebijakan Umum-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan TA 2025 ada alokasi penyertaan modal.
Yakni sebesar Rp8 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya ke PT Gerbang NTB Emas (PT GNE). “Ini sikap yang kita tunggu-tunggu dari gubernur. Tentu ini harus kita sambut positif,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi.
Menurut dia, secara prinsip perihal tersebut patut didukung. Karena pihaknya menilai hal itu adalah bagian dari ikhtiar penyelamatan BUMD. “Intinya secara prinsip, ini patut kita dukung. Karena ini bagian dari ikhtiar penyelamatan BUMD strategis,” ujarnya.
“Kita tahu GNE masih menyimpan banyak masalah. Seperti tunggakan pajak, RUPS yang ‘tersandera’, serta catatan BPK terkait tata kelola,” imbuhnya. Meski demikian, pihaknya berharap bisa duduk bersama secara khusus dengan Gubernur NTB. Sebab, perihal ini dinilai penting.
“Komisi III akan meminta rapat khusus dengan gubernur,” kata Legislator PKS Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB tersebut. “Penting bagi kami untuk mendengar langsung visi dan insight beliau mengenai arah pengelolaan BUMD ke depan, khususnya PT GNE,” tegasnya.
Dorongan rapat khusus itu dinilai penting, bukan tanpa alasan. Ini lantaran harus ada singkronisasi persepsi. Terutama soal arah bisnis PT GNE. “Rapat khusus ini penting. Karena masih ada perbedaan pendapat dan persepsi soal arah bisnis PT GNE ini,” tutur Haji Sem kerap ia disapa.
“Bagi kami, tanpa PT GNE, butuh managemen kepemimpinan dan visi bisnis yang jelas dan terukur,” sambungnya. Lebih lanjut dikatakan Haji Sem, bahwa jangan sampai penyertaan modal itu berisiko hanya jadi ‘tambal sulam’.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar menjadi investasi yang sehat,” tegasnya lagi. “Mengedepankan sikap transparan, serta (kedepannya dapat) memberi manfaat nyata bagi rakyat NTB,” demikian Sambirang Ahmadi menambahkan.
Sekedar informasi, sebelumnya perihal adanya alokasi penyertaan modal untuk BUMD itu telah disampaikan oleh Gubernur NTB. Tepatnya pada saat Rapat Paripurna DPRD agenda KUA-PPAS yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB di Gedung Rinjani lingkup Kantor Gubernur NTB. (red)
