NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi berbagai capaian atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pasalnya, Pemprov NTB telah berhasil meraih berbagai prestasi/penghargaan yang patut diancungi jempol. Terlebih dalam memulihkan ekonomi sosial ditengah kondisi tak biasa.
Fraksi PKS menilai apa yang telah dilakukan Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sudah sangat baik. “Kami menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Pemerintah Provinsi NTB yang baru saja terpilih sebagai Provinsi Terbaik Pertama,” ucap Sekretaris F-PKS DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Jum’at (25/11).
“Yaitu dalam kategori daerah yang mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan provinsi terbaik ke-3 (tiga) dalam kategori daerah tercepat menetapan perda rencana umum energi daerah,” imbuhnya. Selain itu pula, menurut Sambirang Ahmadi, NTB juga baru mendapat penghargaan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM.
Dimana sebagai provinsi yang komitmen mendukung upaya peningkatan layanan klinik kekayaan intelektual bergerak atau mobile IP Clinic. “Semoga prestasi-prestasi yang terus diraih pemerintah NTB, menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Disamping itu pula, F-PKS juga mengapresiasi langkah gebrakan Zul-Rohmi dalam memulihkan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah cobaan bencana gempabumi hingga COVID-19. “Kami mengapresiasi kegigihan pemerintah provinsi dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah berbagai macam hantaman tantangan dan cobaan sejak awal memerintah sampai tahun ke empat (4) pemerintahan,” kata Sambirang.
Menurut dia, dengan strategi dan kebijakan yang efektif, yang bertumpu pada pengoptimalan sektor-sektor strategis dengan nilai pengganda ekonomi yang tinggi, pemerintah mampu membawa NTB tidak hanya sekedar bangkit, namun mampu untuk terus beradaptasi dan maju menuju NTB Gemilang. “Ini terbukti dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi NTB ditengah ketidakpastian situasi global, ancaman krisis, perlambatan ekonomi dan inflasi global, ekonomi NTB mampu tumbuh 5,99 persen,” ungkapnya.
Ditegaskan anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-KSB itu, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian atau memproduksi barang dan jasa. Pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, sambung dia, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atas dukungan dan peran aktif dalam memperjuangkan perubahan Harga Acuan Penjualan ditingkat konsumen (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di tingkat produsen (HAP) komoditi jagung,” kata Sambirang. Dijelaskannya, berdasarkan usulan Gubernur NTB Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI menetapkan Harga Acuan Pembelian Komoditi Jagung di Produsen Rp. 4.200 dengan Kadar Air (KA) 15%, merivisi HAP yang diatur dalam Permendag Nomor 7 tahun 2020 yang hanya Rp 3.150.
Sementara untuk Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditetapkan menjadi Rp. 5.000 yang sebelumnya Rp. 4.500. Kami mendorong pemerintah provinsi terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan petani NTB. “Kami juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan komitmen program 1000 cendikia NTB. Program 1000 cendikia NTB merupakan program investasi masa depan NTB dalam bidang sumber daya manusia,” ucap Sambirang Ahmadi.
Oleh karenanya, konsistensi dan komitmen tersebut harus terus terlihat dengan semakin baiknya kualitas pengelolaan beasiswa tersebut. “Kami mendorong BRIDA NTB sebagai instansi teknis pengelola anggaran beasiswa untuk lebih professional, kreatif, inovatif dalam membangun relasi dan kemitraan strategis dengan universitas-universitas berkualitas di dunia,” dorongnya.
Apresiasi juga disampaikan F-PKS atas sukses dan berhasilnya Pemprov NTB dalam menyelenggarakan berbagai event internasional. Dimana pihaknya menilai, event-event itu telah membuka peluang pada pembangunan infrastruktur dan investasi dihampir seluruh daerah di NTB. Diantaranya, sebut Sambirang Ahmadi, seperti MXGP di kawasan Samota Sumbawa, MotoGP, WSBK, Iron Man, Tambora Menyapa Dunia, konvensi G20 dan lainnya.
CATATAN F-PKS TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RAPERDA APBD 2023
Disamping itu, bahwa adapun sejumlah catatan Fraksi PKS DPRD NTB terkait Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pihaknya mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menentukan target pendapatan daerah. Terutama dari komponen pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam RAPBD 2023.
Yaitu sebesar Rp2,98 triliun lebih, yang mana meningkat Rp250 miliar lebih dibandingkan dengan APBD-P 2022 sebesar Rp2,73 triliun lebih atau tumbuh sebesar 9,15 persen. “Namun demikian, kami berpendapat bahwa optimisme tersebut harus dibarengi dengan kegigihan dan strategi yang cermat dalam pelaksanaan program pencapaian target PAD tersebut,” kata Sambirang.
“Hal ini penting mengingat tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi. Bersamaan dengan itu, kami mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema antisipatif atau skenario mitigasi resiko/dampak dari resesi/perlambatan ekonomi yang kemungkinan besar berdampak juga pada realisasi pendapatan daerah tahun 2023,” sambungnya lagi.
F-PKS mendorong pemerintah memaksimalkan kinerja seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pendapatan daerah. Terutama, tegas Sambirang, peran dan fungsi UPTD Daerah Wisata Unggulan Gili Tramena sebagai institusi baru yang khusus mengelola potensi pendapatan dari aset provinsi di tiga gili (Trawangan, Meno dan Gili Air).
“Tentu kita berharap target PAD yang cenderung optimistis ditahun 2023 dapat terealisasi, sehingga akan semakin memperbaiki derajat kemandirian fiskal provinsi NTB,” harapnya. Kemudian terkait dengan belanja daerah, masih kata Sambirang, pihaknya memberikan atensi terhadap belanja pegawai pada RAPBD tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp2,1 triliun lebih, meningkat Rp302 miliar lebih dibandingkan dengan APBD-P 2022 Rp1,8 triliun lebih atau meningkat 6.53 persen.
“Rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja daerah pada APBD 2023 sebesar 35,30 persen jauh meningkat dibanding rasio belanja pegawai di APBD-P 2022 sebesar 28,77 persen,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya menilai bahwa hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengendalikan jumlah pegawai. Mengingat ketentuan yang diamanahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
Yaitu tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (HKPD), yang membatasi alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen secara bertahap. Selanjutnya, Fraksi PKS juga memberikan atensi terhadap belanja modal pada RAPBD 2023 yang dialokasikan sebesar Rp567 miliar lebih, yang mana jauh menurun sebesar Rp883 miliar lebih dibandingkan dengan APBD-P 2022 Rp1,45 triliun lebih atau terjun sebesar 60,88 Persen.
“Rasio belanja modal dibandingkan total belanja daerah pada APBD 2023 sebesar 9,47 persen jauh menurun dibandingkan dengan rasio belanja modal pada APBDP 2022 sebesar 23,03 persen,” tuturnya. Menurut Fraksi PKS NTB, bahwa penurunan belanja modal ini tentu akan berimplikasi terhadap laju pembangunan dan pertumbuhan sektor-sektor produktif. “Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah melalui OPD-OPD strategis untuk lebih agresif melobi dan mendatangkan anggaran dari pemerintah pusat dan menghadirkan investasi di daerah,” demikian Sambirang Ahmadi. (red)
