NUSRAMEDIA.COM — Bawaslu NTB mempersiapkan diri dengan baik dalam mengawasi jalannya perhelatan Pilkada serentak 2024 di seluruh wilayah Provinsi NTB, yaitu dengan meningkatkan kapasitas jajarannya dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
“Sekarang ini baru pada masa pendaftaran calon saja dinamikanya sudah mulai terlihat. Kesalahan-kesalahan kecil itu cepat sekali di viralkan. Karena itu jajaran Bawaslu harus lebih cepat dan tanggap memberikan respons terhadap hal-hal seperti ini,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip di Mataram.
Disampaikannya, bahwa dalam prosedur penanganan pelanggaran Pilkada berbeda dengan penandatanganan pelanggaran pada pemilu lalu. Terutama dari segi waktu penanganan Pilkada yang jauh lebih pendek. Sehingga jajaran Bawaslu harus lebih cekatan untuk merespons informasi pelanggaran.
“Kita melakukan bintek ke jajaran untuk meningkatkan skil, pemahaman, dan kemampuan mereka penanganan pelanggaran. Skill sangat dibutuhkan karena kita hanya punya waktu cuman 5 hari untuk Pilkada,” tuturnya.
“Berbeda kalau pemilu kita punya waktu 14 hari. Sehingga jajaran kami dituntut bekerja sangat cepat dan tepat, lebih tanggap dan lebih responsif,” sambung Itratip. Selain kepada jajaran internal Bawaslu, mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota, pengawas tingkat kecamatan sampai pengawas tingkat Desa/Kelurahan.
Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis pengawasan kepada kelompok masyarakat yang terlibat melakukan pengawasan partisipatif. Ditambahkan Hasan Basri-Anggota Bawaslu NTB, bahwa pengawas yang kompeten akan menghasilkan kualitas pengawasan yang komprehensif.
Hal tersebut termasuk juga dengan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagai fungsi Bawaslu. “Pengawasan yang baik tentu mencakup seluruh aspek, dan juga jeli dalam melihat potensi sengketa atau dugaan pelanggaran yang muncul di suatu tahapan,” katanya.
“Akan lebih bagus lagi kalau hal tersebut bisa dicegah, karena saat ini kita lebih fokus pada pencegahan,” tambah Hasan Basri. Bimtek yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.
Terutama, lebih jauh dikatakan Hasan Basri, yaitu kelompok pemuda atau kalangan mahasiswa. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalisasikan dan inovasi dalam melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan. Terutama dalam Pilkada Serentak 2024 di NTB. (red)
