NUSRAMEDIA.COM — Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) nampaknya tetap memantau proses seleksi calon Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah.
“Kita masih pantau,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi. Menurut dia, sejauh ini proses seleksi berjalan baik. Namun, pihaknya tetap mewanti-wanti.
Terutama kepada panitia seleksi (pansel) agar profesional dan objektif dalam memilih jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah. “Tim pansel harus benar-benar ojektif,” ingatnya.
Dalam proses penyeleksian Bank NTB Syariah ini, menurut politisi PKS itu, pansel harus memperhatikan betul pesan Gubernur NTB yang kerap kali menegaskan prinsip meritokrasi.
“Kedepankan dan jalankan prinsip meritokrasi dengan baik. Tidak memihak. Kita waspadai jangan sampai diluar prinsip meritokrasi,” tegas Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu.
Sambirang Ahmadi juga menyarankan, agar dalam proses ini, pansel tidak perlu banyak berkomentar. “Intinya jalankan, nggak usah banyak bicara,” sarannya.
“Fokus rekrutmen, karena bank ini sensitif. Ini lembaga bisnis kepercayaan. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Kalaupun ada kekurangan atau kelemahan, itulah yang akan menjadi tugas managemen baru,” imbuhnya.
Sambirang Ahmadi berharap, semua proses seleksi segera tuntas. “Karena kekosongan direksi berimplikasi terhadap lambannya pengambilan keputusan managemen,” demikian harapnya.
SEBUAH PESAN MENARIK JADI PERHATIAN BERSAMA
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKS yakni TGH Satriawan juga angkat suara. Dikatakan Tuan Guru Satriawan, prinsip meritokrasi harus diperhatikan betul secara bersama-sama.
Menurut dia, sistem meritokrasi sudah pernah berjalan di zaman khulafaur rasyidin atau era khalifah. Salah satunya adalah Ummar bin Khattab. Ia lantas menceritakan sedikit.
Harapannya, proses pemilihan khalifah atau pemimpin dalam hal ini (perekrutan direksi & komisaris bank ntb syariah) benar-benar dijalankan secara baik dan benar.
“Kalau Umar bin Khattab itu sudah menegakkan meritokrasi dengan baik dan benar. Bahkan beliau pernah mengirim instruksi teknis kepada gubernurnya. Supaya menegakkan hal ini (meritokrasi),” kata TGH Satriawan.
“Isi instruksinya, jangan pernah mengangkat khalifah atau pemimpin dalam hal ini, kecuali yang punya harta yang sudah kaya. Jadi dia tidak berpikir untuk korupsi dan lain-lain dengan jabatannya itu,” imbuhnya.
Adapun isi instruksi keduanya. “Kalau ndak itu, ya yang punya keturunan baik dan bagus citra diri dan keluarga besarnya. Jadi dia akan menghindari hal-hal yang merusak nama baiknya, citranya dia dan keluarganya. Itu arahan teknis dari Umar bin Khattab,” ungkapnya.
Maka dari itu, dikatakannya, hal ini menarik untuk dijadikan sebuah perhatian bersama. Sehingga, penjaringan pemimpin bank ntb syariah sesuai seperti yang diharapkan dengan menghasilkan betul-betul seorang pemimpin. “Menarik, perlu itu diperhtikan,” pungkasnya. (red)
