NUSRAMEDIA.COM — “NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabiliasi harga pangan,” tegas Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi, Senin (13/11/2023) kemarin.
Hal itu dikatakannya tepat pada acara pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB terkait pengawalan program pemerintah pusat (pempus) untuk stabilisasi harga beras di NTB.
Dikesempatan itu pula, Pj Gubernur memberikan arahan serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh kedepan dalam memberikan dukungan penuh untuk mempertahankan NTB jadi lumbung pangan nasional.
“Kedepan NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, Ketersediaan pangan, dan Mekanisme kerja Bulog NTB,” dorong Pj Gubernur dihadapan Tim TPID Provinsi NTB.
Disisi lain, pemerintah hadir melalui beberapa program. Diantaranya bantuan pangan 10 Kg/KPM. Dimana NTB ada sekitar 603 ribu warga dapat secara gratis setiap bulannya.
Lalu yang selanjutnya adalah, pemenuhan kebutuhan beras dipasar-pasar melalui Program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan terakhir melalui pasar murah ke desa-desa.
Untuk pelaksanaan program tersebut di butuhkan stok beras yang cukup guna menjaga inflasi dan membendung kenaikan harga beras. Kurang lebih 8.700 ton beras di salurkan Bulog setiap bulannya di NTB.
Ini artinya ads sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB sejumlah 45 ribu ton beras setiap bulannya. Bantuan pangan awalnya dilaksanakan sampai dengan November 2023.
Namun melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), yang mana Presiden memerintahkan bantuan pangan dilanjutkan sampai dengan Desember 2023 dan dilanjutkan kembali dJanuari-Juni 2024.
Bantuan pangan ini dilanjutkan, karena dirasa efektif membendung kenaikan harga beras di pasar. Dengan dilanjutkannya bantuan pangan ini tentunya ketersediaan stok dihitung kembali di Bulog NTB.
Saat ini, kata dia, Bulog memiliki stok beras 15.775 ton. Apabila dikeluarkan setiap bulan sejumlah 8.700 ton, maka akan bertahan/cukup sampai dengan akhir Desember tahun 2023 mendatang.
Disisi lain pemerintah pusat meminta melanjutkan bantuan pangan agar stabilitas harga di tahun politik tetap terjaga demi menjaga kondisifitas Negara dan inflasi terkendali.
Selain itu pula, melalui rilis resmi Badan Pangan Nasional memperkirakan panen akan mundur dua (2) bulan menjadi bulan Mei 2024. Ini dikarenakan pengaruh fenomena El Nino.
Oleh sebab itu, untuk menjaga inflasi harga beras dan kondisifitas negara dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk NTB dari provinsi lain.
Ini untuk kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar dan Gerakan Pasar Murah (GPM) disetiap desa. Penambahan ini sangat realistis mengingat panen di NTB tiga bulan ke November 2023 sampai dengan Januari 2024 masih dibawah kebutuhan konsumsi NTB.
Oleh karenanya, sehingga perlu penambahan stok CBP. Stok CBP ini akan masuk dipertengahan Desember 2023 dan akan disalurkan untuk program pada Januari-Maret 2024 dan tidak akan mengganggu pembelian Bulog NTB pada panen raya Mei 2024.
Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa program pusat dan daerah harus didukung. Program tersebut sangat baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik.
“Ego harus dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas, agar harga beras segera stabil dan terkendali. Program pusat dan daerah kita harus sama dan didukung,” pintanya.
“Program-program ini baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik ini,” demikian Miq Gite kerap Pj Gubernur NTB disapa menambkan.
Pertemuan itu tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama. Dimana TPID NTB dapat terus bekerjasama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan distribusi pangan yang efisien.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam pertemuan ini, NTB semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. (red)
