Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provnsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Pelantikan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menuai apresiasi dari pihak DPRD Provinsi NTB.

▪︎ PROSES SELEKSI KETAT, BERSIH DAN PROFESIONAL

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sujanto menyampaikan pandangannya. Ia menyebutkan bahwa pelantikan terhadap enam (6) pejabat eselon II itu sebagai bukti nyata.

Dimana proses seleksi yang dilaksanakan sebelumnya berlangsung secara ketat, bersih dan profesional. “Mereka yang dilantik kemarin cukup baik,” kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.

“Jadi inilah orang-orang yang bisa membantu Pak Gubernur kedepannya,” sambung Sudirsah Sujanto, Kamis 18 September 2025. Ia menilai bahwa langkah ini membuktikan komitmen Gubernur.

Baca Juga:  Penjelasan Gubernur NTB Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025

Terutama dalam memilih pejabat yang benar-benar siap bekerja, bukan sekadar mengisi jabatan. “Intinya, mereka yang dilantik kemarin itu merupakan pejabat yang terpilih melalui proses meritokrasi,” jelasnya.

▪︎ APRESIASI SIKAP GUBERNUR IQBAL TAK LOLOSKAN KAKAK KANDUNGNYA

Disisi lain, Sudirsah Sujanto juga mengapresiasi sikap sekaligus langkah Gubernur Iqbal yang tidak meloloskan kakak kandungnya, Baiq Nelly Kusumayanti dalam seleksi jabatan Inspektur Inspektorat NTB.

Meski memiliki nilai tinggi, namun tidak dipilihnya Baiq Nelly lantaran dinilai belum memenuhi kriteria yang ditentukan. “Sikap Pak Gubernur patut kita apresiasi. Saya rasa, inilah wujud nyata meritokrasi,” tuturnya.

Dengan demikian, Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara itu menegaskan, hal ini menjadi bukti nyata bahwa penempatan jabatan di Pemprov NTB dilakukan secara objektif, tanpa intervensi kepentingan keluarga atau politik.

Baca Juga:  Baznas NTB Perluas Manfaat, 950 Siswa dan 1.300 Pendidik Terima Bantuan

Oleh karenanya, Sudirsah Sujanto menyebut bahwa kebijakan itu bisa menjadi angin segar dalam reformasi birokrasi di NTB. “Intinya kami ancungi jempol dan apresiasi langkah Pak Gubernur,” katanya.

▪︎ PUBLIK HARUS MENDUKUNG PROSES SELEKSI BERBASIS KOMPETENSI

Menurut dia, publik harus mendukung proses seleksi berbasis kompetensi seperti ini. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus tumbuh lebih baik lagi kedepannya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB itu berharap, sejumlah pejabat yang dilantik kemarin dapat langsung bekerja dan membawa dampak positif bagi pelayanan publik.

Baca Juga:  Kejelasan Satgas Penataan Aset Gili Trawangan Dipertanyakan

▪︎ BIROKRASI NTB MULAI BERTRANSFORMASI

Enam Kepala OPD yang dilantik berasal dari kalangan ASN berpengalaman yang telah melalui serangkaian tahapan seleksi terbuka. Panitia seleksi terdiri dari unsur independen yang menilai berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi teknis.

Nama Baiq Nelly dinyatakan tidak lolos dalam tahap akhir seleksi Inspektorat. Langkah Gubernur ini mendapat respons positif dari banyak kalangan, terutama generasi muda yang mendambakan pemerintahan bersih dan profesional.

Praktik ini dinilai sebagai contoh nyata bahwa birokrasi di NTB mulai bertransformasi menjadi lebih transparan, terbuka, profesional dan adil bagi semua pihak yang berkompeten. (red)