NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta masyarakat tidak memperpanjang polemik terkait proses mediasi perselisihan antara warga Lombok dan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sebelumnya ramai menjadi sorotan di media sosial.
Pemprov NTB menilai persoalan tersebut harus disikapi secara proporsional agar tidak berkembang dari persoalan antarindividu menjadi konflik sosial yang menyeret identitas suku maupun daerah.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Drm H. Ahsanul Halik, mengatakan pemerintah menghormati proses mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan yang telah ditempuh para pihak.
Namun, munculnya sorotan publik terhadap cara proses mediasi berlangsung dinilai perlu disikapi dengan kepala dingin dan semangat menjaga hubungan baik antara masyarakat NTB dan Bali.
“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku dan antardaerah,” ujar Ahsanul Halik yang akrab disapa Aka, Jumat (14/8/2026), di Mataram.
Menurut Doktor Aka akrabnya pria itu disapa, hubungan masyarakat NTB dan Bali telah terjalin jauh lebih lama dan luas dibandingkan satu persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
Kedua daerah memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, hingga kekeluargaan yang erat. Warga Bali banyak yang tinggal dan bekerja di Lombok, sementara masyarakat NTB juga tidak sedikit yang mencari penghidupan di Bali.
“Hubungan masyarakat NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan. Karena itu, jangan sampai satu peristiwa membuat hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu,” katanya.
Gubernur NTB Komunikasi dengan Gubernur Bali
Doktor Aka mengungkapkan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali terkait persoalan tersebut. Komunikasi antarpemerintah daerah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga suasana tetap kondusif sekaligus memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya netralitas, kepatutan, dan keseimbangan sikap bagi setiap pejabat publik ketika menangani persoalan yang melibatkan masyarakat.
Doktor Aka menegaskan, seorang pejabat negara tidak boleh menempatkan identitas daerah, kelompok, maupun kepentingan tertentu di atas kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.
“Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegasnya.
Mediasi Harus Beri Rasa Aman
Menurut Doktor Aka, mediasi seharusnya menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan persoalan secara aman dan bermartabat.
Karena itu, cara berkomunikasi, pilihan kata, posisi, serta perlakuan terhadap para pihak harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan maupun tekanan terhadap salah satu pihak.
“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik,” jelasnya.
Meski demikian, Doktor Aka menegaskan pernyataan Pemprov NTB bukan untuk memperkeruh keadaan atau menghakimi pihak tertentu. Pemprov NTB, kata dia, tetap memilih jalur komunikasi formal antarpemerintah daerah serta komunikasi informal dengan tokoh-tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan NTB dan Bali.
“Pemprov NTB menyayangkan apabila ada sikap pejabat publik yang dinilai tidak berimbang dalam sebuah persoalan yang menyangkut masyarakat. Tetapi kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan,” katanya.
Jangan Generalisasi NTB dan Bali
Doktor Aka juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan.
Ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi proses penyelesaian yang telah ditempuh para pihak dan tidak menjadikan kasus tersebut sebagai alasan untuk melakukan generalisasi terhadap masyarakat Bali maupun Lombok.
“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Bali yang tinggal di Lombok juga menyayangkan munculnya persoalan tersebut. Hal itu, kata dia, menjadi gambaran bahwa hubungan sosial kedua masyarakat jauh lebih kuat daripada persoalan yang sedang ramai diperbincangkan.
“Saudara-saudara kita dari Bali yang hidup di Lombok juga menyayangkan cara atau sikap yang dipersoalkan dalam kasus ini. Mereka juga tentu tidak ingin persoalan tersebut menjadi sentimen terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.
Doktor Aka menegaskan, NTB dan Bali memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas sosial, pariwisata, perdagangan, investasi, serta hubungan antarmasyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjadikan polemik tersebut sebagai pelajaran penting dalam membangun komunikasi publik yang lebih dewasa.
“Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan penghormatan terhadap hukum, dengan etika, dan dengan semangat persatuan,” tegasnya.
Ia berharap perbedaan latar belakang suku, daerah maupun kondisi sosial-ekonomi tidak pernah menjadi alasan untuk merendahkan satu sama lain. “Ruang publik kita harus menjadi ruang saling menghormati. Kalau ada persoalan, selesaikan secara proporsional,” katanya.
“Kalau ada kekeliruan, koreksi dengan cara yang bermartabat. Dan kalau ada pejabat publik yang menangani persoalan masyarakat, maka ukuran utamanya harus satu: kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Doktor Aka. (*)
