NUSRAMEDIA.COM — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya tak bakal segan memecat kader dan struktur yang membelot tidak mendukung pasangan Dewi Noviany-Talifuddin (Novi-Talif) di Pilkada Sumbawa 2024.
Terlebih DPP PKS secara resmi telan menyerahkan formulir persetujuan B.1-KWK partai politik (parpol) kepada pasangan tersebut di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (20/08/2024) kemarin.
“Kepada semua kader dan struktur, maka tugas berikutnya adalah bekerja maksimal bagaimana memenangkan pasangan Novi-Talif,” tegas Ketua DPD PKS Sumbawa, M Takdir kepada NUSRAMEDIA, Rabu (21/08/2024).
“Tidak boleh ada yang kemudian tidak bergerak. Apabila ada kader atau struktur (PKS Sumbawa) yang ketahuan tidak mengikuti instruksi partai, maka ada sanksi untuk itu,” tegasnya lagi.
Menurut anggota DPRD Sumbawa terpilih periode 2024-2029 itu, sanksi yang disiapkan beragam. Ini akan diukur dari tingkat fatal pelanggaran yang dilakukan kader dan struktur.
Paling berat, ungkap Takdir, berujung pada pemecatan. Peringatan ini juga berlaku bagi para Anggota Legislatif (Aleg) terpilih PKS, khususnya yang tembus duduk di DPRD Sumbawa.
Jika terbukti melanggar atau membelot, maka yang bersangkutan akan diganti atau dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Oleh karenanya, ia meminta agar keluarga besar PKS Sumbawa tidak main-main.
“Ada banyak macam sanksi di kita. Kalau pelanggarannya berat maka akan dicabut kartu anggotanya dan khusus untuk para aleg terpilih (PKS) sanksinya PAW,” demikian tegas M Takdir.
Sekedar informasi, “golden ticket” atau B1KWK yang diterima Novi-Talif itu diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua DPP PKS BPW Santri Bali-Nusra, Johan Rosihan.
Diwaktu bersamaan, sejumlah bakal calon kepala daerah (bacakada) lainnya yang didukung PKS juga menerima SK B1KWK. Baik itu untuk Pilgub, Pilbup ataupun Pilwalkot se-Indonesia. (red)
