NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan (Fraksi PKS) dan Mori Hanafi (Fraksi NasDem) secara resmi menerima audiensi Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) bersama sejumlah elemen pendukung.
Pertemuan itu berlangsung tepatnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasan (20/05/2025) lalu. Turut hadir perwakilan dari Forkoda NTB, Ikatan Keluarga Sumbawa (Ikasum)-Jakarta. Termasuk Lidya dari Badan Keahlian DPR RI dan Heru dari Perancang Perundang-undangan BKD DPR RI.
Jum’at (23/05/2025), Johan Rosihan yang dikonfirmasi membenarkan adanya perihal pertemuan tersebut. Menurut dia, bahwa dikesempatan itu, Johan menyampaikan pentingnya sinergitas antara gerakan rakyat dan kerja legislasi. Terutama dalam mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ditegaskan aspirasi masyarakat harus diatensi. Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat pihaknya menegaskan kesiapan untuk mengawal proses regulasinya di parlemen. Pria yang duduk di Komisi IV DPR itu juga lantas mengajak agar semua elemen dapat bergendengan dan menyatukan langkah secara bersama-sama.
Sehingga apa yang diharapkan bersama dapat terlealisasikan, yakni terbentuknya PPS. “Semua kita bergerak sesuai tupoksi masing-masing. Rakyat telah menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, dan kami di parlemen akan mengawal proses regulasinya,” tegas Legislator PKS di Senayan kelahiran Sumbawa tersebut.
Untuk diketahui, adapun salah satu agenda penting dalam giat itu, yakni penyerahan secara resmi surat permintaan inisiatif legislasi kepada Pimpinan DPR RI melalui Badan Keahlian DPR, sebagai langkah awal untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan RUU Inisiatif tentang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sementara itu, Mori Hanafi menambahkan bahwa perjuangan pembentukan PPS harus terus dijaga dalam semangat kolaboratif dan persatuan. Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, dia juga menyatakan sangat mendukung terbentuknya PPS.
Karena menurut dia, terwujudnya PPS bukan hanya soal administratif, namun lebih pada persoalan keadilan sekaligus pemerataan pembangunan. “Ini bukan hanya tentang pemekaran administratif, tetapi tentang pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah,” tegas Politisi NasDem tersebut.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dengan proses legislasi di Senayan. Diharapkan, dengan dukungan lintas fraksi, elemen masyarakat, dan lembaga keahlian DPR, proses inisiatif RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera dimulai. (red)
