NUSRAMEDIA.COM — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) di Jakarta. Ini dalam rangka kunjungan kerja. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Terutama dalam hal peningkatan kualitas dan cakupan program perlindungan sosial di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Turut hadir Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov.
Kemudian para anggota DPRD lainnya, yakni Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, Andi Rusni, S.E., M.M, Syamsul Hidayat, SE, Sandi, S.Pd., M.M, Kaharuddin Z. Selanjutnya, Alen Taryadi, S.H, M. Taufik, Ema Yuniarti, dan Sri Hastuti. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Sumbawa Ir. A. Yani.
Dalam pertemuan tersebut, Rabu (30/07/2025) itu, sejumlah agenda penting dibahas. Seperti usulan pengalihan soal bantuan. Yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari pembiayaan APBD ke APBN, guna meringankan beban fiskal daerah dan memperluas jangkauan peserta.
Kemudian Pembaruan data by name by address penerima bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran. Peningkatan perhatian terhadap tunjangan bagi penyuluh sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Permohonan petunjuk teknis (juknis) terbaru terkait pelaksanaan program-program Kemensos pada tahun 2025 ini. Itu dimaksudkan agar daerah dapat segera menyesuaikan perencanaan dan penganggaran. Hal itupun dibenarkan oleh Ketua DPRD Sumbawa.
Kamis (31/07/2025), Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sumbawa. Terlebih untuk memastikan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial yang maksimal.
“Kami berharap usulan yang kami bawa mendapat respon positif dari Kementerian Sosial. Terutama soal PBI,” kata Nanang Nasiruddin. “Ini penting agar masyarakat Sumbawa tetap terjamin kesehatannya tanpa harus terbebani biaya, dan daerah juga tidak terlalu berat menanggung anggaran,” imbuhnya.
Nanang juga menekankan pentingnya validasi data penerima bansos secara berkala. “Data yang akurat akan membuat program bantuan tepat sasaran,” tegasnya. “Kami juga mendorong peningkatan kesejahteraan penyuluh sosial sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan,” tambahnya.
DPRD Sumbawa berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumbawa. Diharakan pula dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan. (red)
