NUSRAMEDIA.COM — Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 sempat menjadi sorotan, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumbawa.
Pasalnya, proses seleksi dinilai belum maksimal. Alhasil, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP menuai banyak keluhan, terutama dari masyarakat.
Perihal tersebut tak ditampik oleh Komisi IV DPRD Sumbawa. Bahkan, pihak Komisi IV mengaku menerima cukup banyak keluhan terkait pelaksanaan SPMB saat itu.
“Cukup banyak keluhan masyarakat,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Syamsul Hidayat, S.E., M.Si kepada NUSRAMEDIA, Kamis siang (15/10) tadi.
DPRD Sumbawa Dorong Evaluasi
Terkait persoalan tersebut, menurut Syamsul Hidayat, hal itu telah dibahas bersama melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sumbawa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa beberapa waktu lalu.
Dalam RDP tersebut, disepakati bahwa proses seleksi akan dibenahi agar pelaksanaannya ke depan menjadi lebih baik.
“Kemarin kita sudah mendorong agar proses SPMB dievaluasi,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa Dayat itu.
Jalur Zonasi Diminta Jadi Prioritas
Dayat menyoroti pola pelaksanaan SPMB yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama terkait jalur penerimaan murid baru yang terkesan saling bertabrakan.
“Contoh, jalur yang tersedia terkesan ‘bertabrakan’. Jalur Zonasi (Domisili) itu sebenarnya harus didahulukan diprioritaskan,” sambung Dayat.
Menurut dia, pola penerimaan murid baru melalui jalur prestasi tidak boleh sampai “merampas” jalur zonasi. Karena itu, pola pemetaan dalam pelaksanaan SPMB berikutnya perlu lebih diperhatikan.
“Pemetaannya harus jelas. Tapi kemarin waktu RDP, sudah kami sepakati bersama, bahwa SPMB 2027 (jalur) zonasi harus diprioritaskan,” tegas Dayat. Sementara itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) relatif aman. (*)
