NUSRAMEDIA.COM — Kepala Badan Pelaksana Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto mengungkapkan bahwa krisis air bersih ini terjadi di semua zona wilayah Kabupaten Sumbawa.
Antara lainnya seperti zona timur, barat, tengah, maupun utara. Sebagian besar wilayah yang terdampak krisis air bersih ini adalah bagian utara yaitu desa dan dusun pesisir seperti Labuhan Ujung, Labuhan Ala, Nanga Talo, Kukin, Ai Bari, Limung, Labu Sawo, Tanjung Bila, Labuhan Terata dan lainnya.
Diakuinya, pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa. Hanya saja dalam penanganannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD.
“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke pemerintah daerah (bupati) dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” sebutnya.
Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan krisis air bersih setiap tahun.
“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kami keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan diperpanjang nanti sesuai kondisi dilapangan,” ujarnya.
Rusdianto menekankan kepada masyarakat jika terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih agar segera berkoordinasi dengan BPBD melalui pemerintah desa maupun kecamatan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secepatnya.
Guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat di tengah kondisi tersebut, perlu mengupayakan pembiayaan dan menciptakan sanitasi yang aman dan tangguh krisis iklim seperti kekeringan. (red)
