NUSRAMEDIA.COM — Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin diminta mengevaluasi kinerja Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.
“Kita minta (kepada Pj Gubernur NTB yang baru) dia (Plh Kadis PUPR NTB) dievaluasi,” tegas anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, H. Asaat Abdullah, Jum’at 5 Juli 2024 kemarin diruang kerjanya.
Pernyataan tegas yang disampaikan politisi dari Partai NasDem itu tepatnya usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD NTB bersama jajaran Dinas PUPR NTB.
Dorongan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap Plh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB yang disampaikan Asaat Abdullah bukan tanpa alasan. Menurut dia, banyak hal yang menjadi persoalan yang harus disikapi.
Pertama, soal jabatan Plh pada Dinas PUPR dinilai sangat rawan. Semestinya, kata dia kalaupun Plh Kadis PUPR yang dijabat oleh Lies Nurkomalasari saat ini dinilai bagus, sebaiknya didefenitifkan saja.
Hal ini menjadi penting, sehingga yang bersangkutan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang mencuat secara totalitas. “Kalau memang dia (Plh) dianggap bagus, kenapa tidak didefenitifkan saja,” kata Haji Saat.
“Karena Plh ini rawan, PU itukan OPD yang strategis dan roh pembangunan di NTB. Dipimpin oleh Plh, jadi dia ngambang. Harus defenitif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan,” lanjutnya.
Berdasarkan kacamata Komisi IV DPRD NTB, kata Asaat Abdullah, kinerja Plh Kadis PUPR NTB saat ini dinilai sangat lemah. “Kalau kita lihat, dia lemah. Dalam arti, gak ada otoritasnya (menyelesaikan persoalan) bidang-bidang lain,” ujar Haji Saat.
“Karena dia juga Kepala Bidang Bina Marga menjadi Plh. Tapi kalau dia dianggap mampu dan memenuhi syarat, ya tunjuk saja jadi defenitif. Tapi kalau tidak (memenuhi syarat), ya ganti. Ganti saja dia sama yang mampu. Jangan terlalu lama Plh itu. Karena ada aturan, Plh itu kan (hanya) tiga bulan,” desaknya.
Menurut pria yang juga Ketua DPD Partai NasDem Sumbawa tersebut, belakangan Dinas PUPR NTB cukup menjadi sorotan publik. Antara lainnya, soal dugaan korupsi penyewaan alat berat.
Dimana persoalan ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Ia pun mengaku sangat mendukung langkah APH dapat mengusut tuntas persoalan tersebut. Karena persoalan ini dinilainya tidak main-main.
Kemudian soal renovasi Kantor Gubernur NTB dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai Rp40 miliar. Padahal renovasi Kantor Gubernur NTB itu dinilai Haji Saat tidak bersifat urgent dan bukan prioritas saat ini.
Malah, kata dia, terkesan terburu-buru dan dipaksakan untuk dikerjakan tahun ini. Belum lagi persoalan utang yang harus dituntaskan Dinas PUPR Provinsi NTB.
“Menyangkut Kantor Gubernur yang direnovasi, itu ditunda dulu. Harus dianalisis dulu dan dievaluasi oleh Pj Gubernur yang sekarang. Apakah itu sudah layak?,” pintanya.
“Karena melihat waktu dan aturan yang dipakai itu jangan sampai menyimpang. Baik soal tender segala sesuatunya. Karena waktu perencanaan itu masih berjalan,” tegasnya lagi.
Diungkapkan Haji Saat, bahwa tanda tangan kontrak perencanaan terkait renovasi Kantor Gubernur NTB itu sekitar 19 Juni 2024. Oleh karenanya, dia meminta renovasi kantor Gubernur ditunda dulu.
“Waktu pelaksanaan sudah di tender, tetapi seharusnya belum bisa ditender fisiknya,” bebernya. Alangkah baiknya, kata dia, persoalan renovasi itu bisa dikerjakan ditahun depan.
“Artinya stop dulu, evaluasi dulu. Nanti dilanjutkan tahun 2025,” sarannya. Menurut Haji Saat, jika renovasi dikerjakan ditahun 2025 mendatang, maka akan lebih baik. Karena dinilai lebih maksimal dan tidak tanggung-tanggung.
Apalagi dari sisi porsi anggaran juga dinilainya akan bisa ditambah menjadi lebih besar. Dengan harapan, renovasi Kantor Gubernur NTB bisa dikerjakan sekaligus.
“Jangan (dipaksakan harus) sekarang. Intinya, kami Komisi IV minta (Renovasi Kantor Gubernur NTB) ditunda dulu dan dievaluasi (oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin),” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dan keseriusan pihaknya juga akan memberikan sebuah rekomendasi kepada pihak Badan Anggaran (Banggar) serta pimpinan DPRD Provinsi NTB.
“Kami Komisi IV akan berikan rekomendasi kepada Banggar, Pimpinan untuk ditunda dulu (soal renovasi kantor gubernur),” demikian tegas Asaat Abdullah yang terpilih kembali pada Pileg 2024 menjadi anggota DPRD NTB untuk periode keduanya ini.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lies Nurkomalasari yang dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya terkait hal ini belum merespon sama sekali hingga berita ini naik tayang. (red)
