NUSRAMEDIA.COM — Sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa berencana akan menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/05/2025).
Aksi itu untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Tak tanggung, massa aksi dikabarkan bakal melakukan blokade pelabuhan tersebut.
Diketahui bersama, pelabuhan tersebut adalah penghubung Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan angkat bicara.
Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV itupun lantas meluruskan isu yang berkembang. Bahwa rencana unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) itu bersifat aksi damai.
Ini setelah dirinya melakukan komunikasi langsung dengan pihak KP4S. Dimana pihak KP4S pun menyatakan tidak ada aksi blokade (penutupan pelabuhan) atau mengganggu pelayanan publik.
“Saya mendapatkan kepastian dari mereka bahwa tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk memblokade atau mengganggu pelayanan publik. Mereka hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada agenda yang belum selesai kita perjuangkan,” tegasnya.
“Kalaupun ada isu-isu seperti itu, maka itu yang harus kita jaga. Pihak keamanan harus merespon itu, dan jangan kemudian membuat spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat terpecah belah,” sambung Johan Rosihan.
Johan Rosihan malah menilai baik atas rencana aksi damai yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa tersebut. Karena menyuarakan aspirasi yang sudah lama diperjuangkan.
Oleh karenanya, ia meyakini bahwa massa aksi tidak mungkin bakal melakukan aksi yang bisa menimbulkan antipati terhadap masyarakat. “Ini agenda baik ya (Rencana Aksi Damai KP4S) ” kata Sekretaris Fraksi PKS MPR RI itu.
“Agenda yang diperjuangkan adalah untuk membangun kesadaran masyarakat. Jika melakukan blokade, maka sama artinya mereka berhadapan dengan masyarakat. Karena itu menurut saya itu tidak akan terjadi,” ujarnya.
“Jadi hanya aksi damai dan itu sudah terkoordinasi dengan pihak keamanan. Sekarang pihak keamanan bisa mengamankan atau tidak. Jadi itu aja soalnya,” imbuh Johan Rosihan menegaskan.
Kembali ditegaskannya, bahwa PPS sudah cukup lama diperjuangkan. “PPS inikan perjuangan yang sudah sangat panjang. Dan saya pikir ketika disign Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang dibahas maka aksi ini menemukan momentumnya,” tegasnya.
Terkait PPS, politisi PKS yang dikenal vocal itu juga mengungkapkan, bahwa Komisi II DPR RI bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bersepakat untuk merancang disign pengembangan provinsi di Indonesia.
“Atas kesepakatan Komisi II dan Kemendagri itu, saya pikir gerakan hari ini adalah gerakan yang wajar untuk merespon itu,” kata Eks Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tiga periode tersebut.
Dijelaskan Johan, dari aksi unjuk rasa besar-besaran itu maka masyarakat akan diingatkan bahwa ada agenda yang diperjuangkan masyarakat Pulau Sumbawa, sehingga orang tidak lupa bahwa PPS itu masih bisa diperjuangkan.
“Nah, kepada pemerintah agar apa yang menjadi tuntutan rakyat ini harus bisa dipertimbangkan. Bahwa ada ditenggara Indonesia itu, ada kawasan yang namanya Pulau Sumbawa dengan segala persyaratannya siap menjadi provinsi sendiri (PPS),” tegasnya.
Tak hanya itu, Johan Rosihan juga menegaskan bahwa tidak ada urusan dengan peran elit dan lain sebagainya. Perjuangan PPS, menurut dia, murni lantaran pemerintah memberlakukan moratorium DOB.
Hal itu ditegaskannya, merespon soal beragam isu yang menghambat pengesahan PPS yang sudah cukup panjang diperjuangkan sekitar 20 tahun silam lantaran minimnya keterlibatan para elit Pulau Sumbawa ditingkat Nasional.
“Hanya itu persoalannya, tidak ada yang lain (diberlakukannya moratorium DOB),” jelasnya. Ia juga mengatakan, bahwa persoalan dukungan elit Pulau Sumbawa ataupun Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemprov NTB sudah clear.
Hak itu ditunjukkan ketika sebelas tahun yang lalu semua persyaratan pengesahan PPS sudah terpenuhi, namun terhenti karena moratorium DOB. “Semua elit sumbawa sudah oke. Jika mereka tidak oke, maka tidak akan terpenuhi persyaratan itu,” terangnya.
“Dan persyaratan itu terhenti karena moratorium itu bukan karena yang lain. Jadi jangan dikembangkan kesana kemari bisa memanaskan situasi ketika ada demo seperti itu,” sambung Johan Rosihan.
Dikesempatan itu pula dia mengapresiasi sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa PPS itu adalah ranah atau kewenangan penuh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.
Menurut Johan, pernyataan Lalu Iqbal sangat pas. “Itu jawaban yang tepat, karena itu bukan kewenangannya dia kan. Karena ini kehendak rakyat arus besar yang terjadi di Sumbawa, saya pikir Miq Iqbal akan bijak. Jadi statemen beliau itu jawaban bijak dari seorang pemimpin,” tutup Johan Rosihan. (red)
