NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat secara resmi telah meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tanun 2025. Peluncuran itu menjadi tonggak penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI), sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Yakni tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Senin (15/09/2025), Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Yusron Hasi menyampaikan bahwa, metadata ini telah tersusun.
Dimana sebelumnya pihak Diskomonfortik selaku wali data telah melakukan kajian kebutuhan data-data sektoral. Terlebih merujuk pada beberapa hal, diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan di dalam RPJMD.
“Kehadiran metadata ini dapat meningkatkan akurasi, kualitas data, dan performa data sebagai rujukan yang sahih dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya,” tuturnya. “Kita berharap, data baik level provinsi hingga ke desa akan sinkron dan update. Saya kira ini sebuah terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemprov NTB,” imbuhnya. Untuk diketahui, metadata ini adalah produk kali pertama pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Ini sebagaimana disampaikan oleh SKALA.
LANGKAH STRATEGIS
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekda NTB Lalu Moh Faozal menegaskan bahwa peluncuran Buku Metadata adalah langkah strategis. Terutama dalam mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi NTB 2025–2029 dan visi besar NTB Makmur Mendunia dalam RPJPD 2025–2045.
“Ke depannya, metadata ini akan menjadi panduan bagi OPD dalam memproduksi data daerah untuk perencanaan dan penganggaran di NTB,” ujarnya. Buku Metadata NTB Satu Data 2025 memuat 921 jenis data daerah, meliputi data sektoral rutin, data pendukung IUP, data SPM, dan data prioritas nasional.
Penyusunannya melibatkan Forum Satu Data NTB, dengan Bappeda sebagai koordinator, Diskominfotik sebagai walidata, BPS sebagai pembina data, serta OPD selaku produsen data. Proses penyusunan metadata ini didukung oleh Program SKALA, yang memfasilitasi pendampingan teknis dan penguatan kapasitas aparatur daerah.
Team Leader Program SKALA, Petra Karetji, menyampaikan bahwa nilai dari data tidak hanya terletak pada angka-angka. Tetapi, lanjut dia, bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kebijakan.
“Agar berdampak nyata pada kehidupan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini kurang terjangkau,” pungkasnya. Sekedar informasi, selain Pj Sekda NTB, giat peluncuran itu juga dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah.
Kepala Bappeda NTB, Kepala BPS NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta mitra pembangunan, termasuk Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar), Kamis, 11 September 2025 lalu. (red)
