NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan Dashboard Eksekutif, sebuah pusat kendali (cockpit digital) yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis data.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Program SKALA untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., MH, menegaskan bahwa data telah menjadi aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem data yang terintegrasi agar setiap kebijakan lahir dari informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan,” ujarnya.
Melalui dashboard tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memantau perkembangan indikator pembangunan secara langsung. Berbagai data yang berasal dari aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk grafik, peta interaktif, hingga scorecard kinerja sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan.
Dashboard Eksekutif akan memuat beragam indikator prioritas pembangunan, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan daerah dalam satu platform yang mudah diakses oleh para pengambil kebijakan.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga telah memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data berlangsung secara otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi data menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat.
Ahsanul menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kualitas data yang menjadi dasar lahirnya kebijakan publik.
“Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola digital, Pemprov NTB juga tengah menyempurnakan regulasi mengenai tata kelola dan keamanan data melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data. Bahkan, pada 2027 mendatang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) direncanakan menjadikan NTB sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Di sisi lain, Dinas Kominfotik NTB juga tengah menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB. Fasilitas tersebut akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time, ruang podcast, serta area kerja bagi insan pers sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa penyusunan Dashboard Eksekutif merupakan salah satu bentuk pendampingan Program SKALA kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun sistem pengambilan keputusan berbasis data.
Menurutnya, fase pertama Program SKALA akan berakhir pada Desember 2026, sementara seluruh target teknis dan output ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
“Alhamdulillah, sudah ada informasi bahwa Program SKALA akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meskipun surat resminya masih kami tunggu, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD,” katanya.
Ia menambahkan, FGD tersebut menjadi forum strategis bagi seluruh OPD sebagai pengampu data sektoral untuk menyepakati indikator-indikator utama yang akan ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif. Dengan demikian, dashboard tersebut benar-benar mampu menjadi instrumen utama bagi pimpinan daerah dalam memantau kinerja pembangunan sekaligus mempercepat lahirnya kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui sinergi antara Pemprov NTB dan Program SKALA, Dashboard Eksekutif diharapkan menjadi fondasi baru bagi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kehadirannya juga menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di NTB disusun berdasarkan data yang akurat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
