Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Sumbawa, Ridwan, SP., M.Si. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam sidang paripurna Kamis (25/9/25).
Melalui juru bicaranya Ridwan SP.M.Si., Fraksi PKB menyoroti penurunan signifikan pada pendapatan transfer dari pusat dan mendesak pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam mengelola keuangan.

Pendapatan dan Belanja: Sinyal Ketergantungan yang Tinggi

Fraksi PKB mencatat bahwa total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2025 berkurang sebesar Rp111,50 miliar (-4,54%), yang didominasi oleh penurunan Pendapatan Transfer sebesar 5,21%. Fraksi PKB menilai hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

Baca Juga:  Pelantikan Sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB Jadi Bukti Proses Seleksi Ketat dan Profesional

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebesar Rp9,40 miliar (+4,06%), Fraksi PKB menegaskan bahwa peningkatan ini masih harus didorong lebih jauh. “Peningkatan PAD menjadi keharusan bagi daerah agar ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat bisa dikurangi,” tegas Ridwan

Fraksi PKB menyoroti adanya pergeseran komposisi belanja yang signifikan: Belanja Modal berkurang drastis sebesar Rp73,57 miliar (-31,51%).

Fraksi PKB berharap pemangkasan ini tidak membatalkan proyek infrastruktur penting, tetapi diarahkan untuk memprioritaskan yang berdampak pada masyarakat kecil. Terhadap Kelebihan Pembiayaan (SiLPA), Fraksi PKB mencermati lonjakan Pembiayaan Netto sebesar Rp85,48 miliar. Mereka menekankan agar kelebihan pembiayaan ini diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor-sektor produktif.

Baca Juga:  Resmikan Jembatan Gantung di Desa Lantan, Anggota DPR Abdul Hadi : "Bentuk Perhatian Prabowo"

Terhadap Status Tenaga Kesehatan Non-ASN

Fraksi PKB meminta Pemda segera mengakomodir dan mengusulkan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN dan Non-Database menjadi PPPK Paruh Waktu, serta melakukan komunikasi dengan KemenPANRB dan BKN Pusat terkait perpanjangan batas waktu registrasi.

Hal hal lain yang disoroti Fraksi PKB adalah mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing, mendorong pembangunan jembatan menuju Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, yang diterjang banjir, mengingat akan memasuki musim penghujan, meminta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok, Ropang, dan Orong Telu.

Baca Juga:  Gubernur Iqbal Ajak Masyarakat NTB Jaga Ketenangan dan Kedamaian Daerah

Fraksi PKB secara prinsip menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan harapan bahwa seluruh catatan ini menjadi bahan pertimbangan serius demi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (red)