NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memberikan perhatian khusus terhadap Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indikator penting. Terutama dalam mengukur kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Langkah pembenahan ini menjadi prioritas.
Ini setelah posisi IKD Kabupaten Sumbawa tercatat masih berada di urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki sejumlah aspek penilaian.
Terlebih terkait data masyarakat yang tergolong rawan dan rentan terdampak bencana. “IKD kita berada di urutan kedua paling bawah dari 10 kabupaten/kota di NTB,” ujarnya. “Kami berkomitmen untuk membenahi, terutama terkait data masyarakat rawan terdampak bencana,” sambung Kalaksa BPBD Kabupaten Sumbawa itu wartawan.
Menurutnya, data masyarakat yang berada dalam kategori rentan dan rawan bencana memiliki bobot penilaian cukup besar dalam indeks tersebut. Oleh karena itu, data tersebut harus disusun secara akurat dengan sistem by name by address.
Langkah ini dinilai penting agar ketika terjadi bencana, pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi warga yang paling berisiko sehingga tingkat fatalitas dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Kalau dari segi kejadian bencana, hampir semua daerah pasti memiliki potensi. Karena itu perbaikan IKD menjadi perhatian utama sebagai upaya meminimalkan dampak bencana,” jelasnya.
■ Koordinasi dengan Kemendagri
Untuk memperkuat upaya pembenahan tersebut, BPBD Sumbawa berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh dukungan teknis dan akses data terkait masyarakat yang masuk kategori rawan bencana.
Rencana koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung setelah Hari Raya Idulfitri. “Paling tidak setelah Lebaran kami akan berangkat ke Kemendagri untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Harapannya IKD Sumbawa dalam beberapa tahun ke depan bisa meningkat,” kata Dayat.
■ 80 Persen Wilayah Sumbawa Rawan Bencana
BPBD juga mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki potensi kerawanan bencana. Dayat menyebutkan sekitar 80 persen wilayah Sumbawa masuk kategori rawan bencana, dengan tingkat risiko yang berbeda-beda.
Wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) berpotensi mengalami banjir, sementara daerah di kaki gunung rawan terhadap ancaman tanah longsor.
Selain itu, saat terjadi cuaca ekstrem, ancaman yang muncul tidak hanya banjir, tetapi juga angin puting beliung dan longsor. “80 persen wilayah di Sumbawa rawan bencana dengan kategori yang berbeda-beda,” jelasnya.
■ Potensi Risiko Bendungan Saat Gempa
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Moyo Hulu, yang dinilai memiliki potensi risiko tinggi. Wilayah ini berada di sekitar dua bendungan besar.
Yakni Bendungan Mamak dan Bendungan Batubulan, yang memiliki kapasitas air hingga ribuan meter kubik. Dayat menjelaskan, jika terjadi gempa bumi berkekuatan di atas 7 skala Richter, terdapat potensi bendungan tersebut mengalami kerusakan atau bahkan jebol.
Jika skenario tersebut terjadi, dampaknya bisa menimbulkan banjir besar yang berpotensi menjalar hingga ke wilayah Kecamatan Sumbawa. “Jika terjadi gempa di atas 7 skala Richter, bendungan raksasa ini bisa jebol dan menimbulkan banjir yang dahsyat. Bahkan wilayah Sumbawa juga bisa terdampak,” pungkasnya. (*)
