PDNUSRAMEDIA.COM — Berbagai gebrakan terus dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yang paling dominan saat ini, adalah Program Desa Berdaya.
Dimana sebuah inisiatif terpadu yang dirancang dengan mekanisme ketat untuk memastikan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem tepat sasaran hingga ke tingkat keluarga.
Rabu (03/12/2025), Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya menjadi pintu masuk untuk mengatasi berbagai persoalan di tingkat desa secara lebih terkoordinasi.
Program ini, kata Yusron Hadi, mengintegrasikan beragam isu strategis mulai dari kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, digitalisasi, hingga perlindungan perempuan dan anak.
“Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB berupaya membangun ekosistem ekonomi yang kuat di tingkat desa, sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada,” ujarnya.
FOKUS INTERVENSI DESA BERDAYA
Program ini memuat sejumlah strategi inti yang berorientasi pada pembangunan menyeluruh:
▪︎ Intervensi terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta mitra swasta dan lembaga pembangunan.
▪︎ Pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis data DTKS sebagai dasar penetapan sasaran.
▪︎Pembangunan holistik, termasuk penguatan desa bebas rentenir, desa bebas sampah, dan desa bebas narkoba.
▪︎Peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi desa untuk mendorong kemandirian masyarakat.
INISIATIF STRATEGIS : PERTANIAN DAN PARIWISATA JADI PILAR UTAMA
Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bertumpu pada validasi data serta pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
Menurutnya, dua sektor utama yang menjadi motor pengentasan kemiskinan adalah pertanian dan pariwisata.
“Pengentasan kemiskinan ini diyakini bisa dilakukan melalui dua pilar, yaitu pertanian dan pariwisata. Keduanya adalah potensi sumber daya kita di NTB,” jelas Lalu Hamdi dalam Podcast Tribun Lombok.
DUA SKEMA PENDEKATAN : TEMATIK DAN TRANSFORMATIF
Program Desa Berdaya diterapkan melalui dua pendekatan yang menyasar sasaran berbeda:
1. Desa Berdaya Tematik (Skala Kewilayahan)
▪︎ Menjangkau 1.166 desa/kelurahan di NTB.
▪︎ Fokus pada intervensi skala wilayah oleh dinas terkait dan pemerintah desa.
▪︎ Mengusung 20 tema utama, termasuk Desa Bebas Kemiskinan, Desa Hijau, Bebas Stunting, penguatan BUMDes, dan koperasi.
2. Desa Berdaya Transformatif (Basis KK)
▪︎ Difokuskan pada keluarga miskin ekstrem.
▪︎ Menjangkau 106 desa miskin ekstrem di NTB.
▪︎ Target awal 2026: intervensi pada 40 desa dengan 7.250 KK atau 19.052 jiwa.
VERIFIKASI DIGITAL PASTIKAN KETEPATAN SASARAN
Untuk memastikan intervensi benar-benar mengena pada kelompok yang membutuhkan, Pemprov NTB bekerja sama dengan BPS untuk memadukan data Resosek dengan data lain menjadi Dettessen, basis data yang lebih akurat untuk menentukan Desil 1 (keluarga miskin ekstrem).
Pendamping desa akan melakukan verifikasi langsung di lapangan menggunakan sistem digital. “Siapa namanya, di mana rumahnya, semua akan diverifikasi. Kemudian kami menerima laporannya secara digital,” kata Lalu Hamdi.
FOKUS INTERVENSI : CIPTAKAN SUMBER PENGHIDUPAN BARU
Dalam pendekatan transformatif, pendamping desa bertugas menggali potensi desa dan mewawancarai setiap kepala keluarga untuk merumuskan minimal dua sumber mata pencarian bagi satu keluarga.
Tujuannya agar mereka mampu mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. Dengan pendekatan komprehensif, berbasis data, serta memanfaatkan kekuatan lokal, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah signifikan dalam menciptakan desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh NTB. (*)
