NUSRAMEDIA.COM — Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini sebagai salah satu kunci utama dalam mitigasi bencana di daerah yang memiliki kerentanan tinggi seperti NTB.
Ia menilai, informasi lapangan harus dapat diterima secara cepat dan tepat agar keputusan taktis dapat diambil tanpa adanya jeda waktu yang berpotensi membahayakan masyarakat.
“Sistem peringatan dini yang responsif menentukan kecepatan kita menyelamatkan masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan,” tegas Isvie. Selain memperkuat sistem peringatan dini, Isvie juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas petugas dan relawan di lapangan.
Menurutnya, simulasi kebencanaan secara rutin harus dilakukan untuk memastikan kesiapan nyata ketika situasi darurat benar-benar terjadi. Simulasi tersebut dinilai mampu menguji respons, koordinasi, serta ketanggapan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Isvie menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana tidak dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sendirian. Dibutuhkan keterlibatan aktif berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas, hingga dunia usaha.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting. Mustahil BPBD NTB bekerja sendirian,” ujarnya. Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk memperluas pemanfaatan teknologi kebencanaan.
Seperti halnya sistem penyebaran peringatan dini, pemetaan risiko bencana, serta peningkatan koordinasi petugas di lapangan. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat proses mitigasi dan penanganan ketika bencana terjadi. “Di sini teknologi kebencanaan sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 15 miliar, turun 8,59 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp 16,4 miliar, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi NTB.
Penurunan anggaran kedaruratan ini dinilai kontras dengan tingginya risiko bencana di wilayah NTB. Tak hanya itu, Banggar DPRD NTB juga memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didukung Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan serta akuntabel.
Menurut Banggar, BTT harus menjadi prioritas utama ketika bencana terjadi, namun penggunaannya tetap harus diiringi dengan efisiensi anggaran lainnya.
“Pada saat kondisi bencana, BTT ini harus jadi prioritas. Tentu dengan tetap menjaga efisiensi belanja non-prioritas,” tutup Ketua DPRD Provinsi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD I Golkar NTB tersebut. (*)
