NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB.
Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun bersama mitra kerja, sekaligus evaluasi quickwin Provinsi NTB.
Dalam paparannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda memaparkan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten—Lombok Barat dan Sumbawa—telah masuk zona hijau. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada di zona merah dan membutuhkan upaya penanganan yang lebih kuat.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.
Umi Dinda menekankan bahwa gerakan penanganan stunting bukan bagian dari aktivitas politik, melainkan upaya murni untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB menuju Generasi Emas 2045.
APRESIASI INSTANSI VERTIKAL DAN PROGRAM GENTING
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kontribusi sejumlah instansi, termasuk TNI dan Polri, yang aktif melalui berbagai program pendampingan. Salah satunya adalah Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yang berupa intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari.
Program ini, kata Umi Dinda, membutuhkan komitmen besar dari orang tua, sebab total biaya intervensi dapat mencapai sekitar Rp1,3 juta per anak. Nilai tersebut dinilainya masih berat bagi keluarga berpenghasilan UMR, sehingga dukungan pemerintah perlu diperkuat oleh partisipasi masyarakat dan komunitas.
“Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
BUTUH PENDEKATAN LINTAS SEKTOR DAN PENDAMPINGAN INTENSIF
Wagub NTB juga menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Intervensi kesehatan saja tidak cukup, karena faktor pendidikan, ekonomi keluarga, hingga kondisi sosial sangat mempengaruhi keberhasilan program.
Ia menilai pendekatan berbasis spasial penting dilakukan agar intervensi lebih tepat sasaran. Pada kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita, dan para pendamping lapangan.
Menurutnya, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif, termasuk mereka yang menghadapi situasi sulit seperti ibu tunggal atau kondisi keluarga yang tidak ideal. Ia pun menekankan peran penting para ayah.
“Pemerintah hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga. Saya berharap para ayah lebih hadir dan mendukung istri serta anak-anaknya,” tuturnya.
AJAK TAK CEPAT PUAS DAN PASTIKAN KESIAPAN PROGRAM 2025
Menutup sambutannya, Umi Dinda kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat puas dengan capaian yang telah diraih.
“Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat.”
Ia juga menegaskan bahwa memasuki bulan Desember, waktu evaluasi semakin terbatas. Oleh sebab itu, seluruh rencana pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2025 harus segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya. (*)
