NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI jebolan dari Dapil NTB II Pulau Lombok, Abdul Hadi mengingatkan agar NTB waspada terhadap potensi bencana. Menurut dia, ancaman laten kerusakan ekologis terhadap keberlangsungan hidup manusia harus betul-betul diperhatikan dan diantisipasi secara bersama-sama.
Legislator PKS Senayan itu mengatakan bahwa, kerusakan lingkungan dapat menjadi pemicu malapetaka berupa banjir bandang, longsor, dan bencana alam lainnya. Dia lantas menyoroti banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatera Barat dan Aceh dinilainya semata-mata akibat faktor alam.
Namun, masih kata pria yang duduk di Komisi V DPR RI tersebut, juga karena kerusakan ekologis yang kronis dan struktural. “Berdasarkan catatan pegiat lingkungan, kerusakan hutan di tiga provinsi ini cukup parah,” katanya. “Hilangnya pengaman hutan baik sengaja maupun tidak sengaja akibat pembangunan dan pembukaan lahan menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat,” imbuh Abdul Hadi.
Belajar dari pengalaman di Sumatera, Abdul Hadi menekankan pentingnya kewaspadaan di NTB. Wilayah NTB termasuk daerah yang berpotensi menjadi lokasi pertumbuhan bibit siklon tropis. Selain NTB, daerah lain yang perlu waspada antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTT, Maluku, serta Papua Selatan dan Tengah.
Oleh karenanya, Eks Pimpinan DPRD NTB itu mengajak semua pihak untuk menjaga kelestarian alam, menolak pembabatan hutan ilegal, dan memperkuat sistem peringatan dini bencana melalui BMKG. Ia menekankan pentingnya penerapan impact-based forecast yang terintegrasi hingga tingkat desa agar informasi bencana bisa tersampaikan secara cepat dan tepat waktu.
Selain itu, ia menuntut evaluasi nasional terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif di kawasan hulu sungai maupun wilayah rawan bencana, disertai penegakan hukum tegas, pencabutan izin, dan pemulihan ekosistem secara sistematis.
“Banjir dan longsor bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di NTB. Maka, menjaga alam bukan pilihan, tapi kewajiban,” demikian Anggota DPR RI asal Lombok Abdul Hadi menambahkan. (*)
