NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan aksesibilitas wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini masih terisolir akibat keterbatasan infrastruktur.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan rehabilitasi jembatan di berbagai kabupaten/kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengatakan bahwa seluruh kabupaten/kota telah mengajukan usulan proyek jembatan melalui aplikasi yang disediakan pemerintah pusat.
Bahkan, dalam satu kabupaten jumlah usulan bisa mencapai belasan jembatan. “Usulan kita cukup banyak, ada yang sampai 16 jembatan dalam satu kabupaten, seperti di Kabupaten Sumbawa,” ujar Sadimin kepada wartawan di Mataram.
Melalui sistem pengusulan berbasis aplikasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasaan untuk mengajukan jumlah jembatan yang akan dibangun maupun direhabilitasi sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 76 jembatan yang diusulkan untuk mendapatkan penanganan. Namun, realisasi pembangunan akan sangat bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia, khususnya dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
“Tergantung kemampuan anggaran dari pusat, mudah-mudahan bisa semua nanti,” kata Sadimin. Dia mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan mekanisme lanjutan terkait perencanaan teknis proyek tersebut, apakah akan ditangani oleh pemerintah daerah atau langsung oleh pemerintah pusat.
Ia menegaskan, prioritas utama adalah jembatan yang memiliki fungsi vital, terutama yang menghubungkan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. “Sesuai kebutuhan, kriteria sudah ada di aplikasi. Kita di daerah hanya merekap saja,” jelasnya.
Menurut Sadimin, jembatan yang menjadi perhatian utama adalah yang kondisinya mendesak dan menyebabkan keterisolasian wilayah. Dari data yang masuk, kondisi jembatan sangat beragam, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga ada yang sama sekali belum terbangun dan masih menggunakan jembatan darurat dari bambu.
Sementara itu, pada tahun ini sejumlah proyek jembatan juga tengah dalam proses pengerjaan. Salah satunya adalah Jembatan Doro O’o di Kabupaten Bima dengan nilai proyek sebesar Rp6,2 miliar. Jembatan tersebut mengalami kerusakan sejak tahun 2023 akibat banjir.
Selain itu, pembangunan jembatan di Desa Selong Belanak juga sedang dilaksanakan dengan anggaran Rp4 miliar. Jembatan ini rusak setelah diterjang banjir pada tahun 2024 lalu.
Pemprov NTB berharap melalui pembangunan dan rehabilitasi jembatan ini, konektivitas antarwilayah dapat semakin meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar akses layanan dasar bagi masyarakat. (*)
