NUSRAMEDIA.COM — Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Masyhuri, secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi NTB. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu hingga Selasa, 14–16 Desember 2025, bertempat di Hotel Golden Palace, Mataram.
Dalam sambutannya, Ahmad Masyhuri menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk meninjau kembali seluruh pelaksanaan program yang telah berjalan. Menurutnya, Monev harus menjadi ruang terbuka bagi seluruh peserta untuk menyampaikan evaluasi secara jujur dan konstruktif demi perbaikan ke depan.
“Monitoring dan evaluasi berarti kita me-review kembali apa yang sudah kita kerjakan. Silakan sampaikan semua yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang perlu ditutupi, karena perbaikan hanya bisa dilakukan jika kekurangan itu disampaikan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dibiayai melalui DIPA Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut menuntut kerja ekstra dari seluruh tim pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tahapan perencanaan hingga pelaksanaan sangat singkat, hampir tidak ada waktu bernapas. Namun saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kru yang telah bekerja maksimal demi menyukseskan program ini,” ujarnya.
Terkait dinamika pembayaran kegiatan, Ahmad Masyhuri memastikan bahwa seluruh anggaran telah tersedia dan akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta panitia di kabupaten/kota segera melengkapi administrasi yang masih kurang agar proses pembayaran dapat segera dituntaskan.
“Kalau ada SPJ yang kurang, silakan dilengkapi. Anggarannya sudah ada, tinggal kita selesaikan sesuai aturan. Saya pastikan semuanya akan dibayarkan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Masyhuri juga memaparkan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di NTB, khususnya terkait pembangunan gerai koperasi dan akses permodalan. Hingga saat ini, puluhan gerai Kopdes Merah Putih telah berdiri dan mulai beroperasi di sejumlah daerah, dengan progres signifikan di beberapa kabupaten.
Dalam hal permodalan, Pemerintah Provinsi NTB melalui arahan Gubernur NTB telah menjalin kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk membuka akses pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih. Skema ini memungkinkan koperasi memperoleh barang dagangan dari mitra tanpa harus menyediakan modal tunai di awal.
“Bank NTB Syariah membayar langsung kepada mitra, sementara koperasi cukup menjual barang dan mengembalikan nilai pokoknya. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik koperasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa kegiatan Monev ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelatihan peningkatan kompetensi pendamping KDKRP yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan operasional KDKRP, mengidentifikasi capaian dan kendala di lapangan, serta menyusun rekomendasi penyempurnaan kegiatan ke depan,” jelasnya.
Kegiatan Monev ini diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri dari 20 peserta dari Provinsi NTB dan 40 peserta dari kabupaten/kota se-NTB. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTB semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (*)
