NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, memimpin rapat Tim Percepatan Pembangunan bersama Staf Ahli dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Rapat ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat koordinasi internal pemerintahan guna mendorong percepatan pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, yang akrab disapa Ummi Dinda ini menegaskan pentingnya penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai fondasi utama agar pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan optimal.
Seiring dengan implementasi SOTK baru, penataan tata kelola aset dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian serius agar kinerja birokrasi semakin efektif dan profesional.
Ummi Dinda juga menekankan bahwa sinergitas program merupakan kunci dalam menuntaskan berbagai persoalan strategis daerah, seperti kemiskinan, stunting, serta isu-isu prioritas lainnya.
Ia mendorong terwujudnya sinkronisasi program antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama berkelanjutan dengan berbagai lembaga terkait, sehingga dampak program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tahun 2026, Wagub NTB memandang perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), cascading program, serta rencana program dan kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan.
Dalam forum tersebut, masing-masing unsur juga membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mulai mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilakukan.
Selain itu, disepakati pula pelibatan aktif Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya, agar percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terukur, kolaboratif, dan tepat sasaran.
Ummi Dinda menegaskan bahwa pertemuan semacam ini perlu diselenggarakan secara berkala sebagai ruang penguatan sinergi dan konsolidasi, sekaligus memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah.
Dia juga mendorong agar forum koordinasi ke depan dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain, guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan NTB. (*)
