NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat jebolan dari Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara, Sudirsah Sujanto mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak luas.
Pasalnya, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Menurut Sudirsah Sujanto yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu, program MBG telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah yang memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat.
“Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki dampak yang luas, baik bagi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan,” ujarnya di Mataram.
MBG Ciptakan Lapangan Kerja dan Perputaran Ekonomi
Sudirsah mengungkapkan, berdasarkan paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD NTB beberapa waktu lalu, keberadaan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi di daerah.
Seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari tenaga memasak, pengemasan, distribusi makanan hingga pemasok bahan pangan, melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
Ia mencontohkan, apabila dalam satu kabupaten terdapat sekitar 25 dapur MBG dan masing-masing mempekerjakan 40 hingga 50 orang, maka sedikitnya lebih dari seribu tenaga kerja dapat terserap.
“Sebagian besar dari mereka sebelumnya belum memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Kini mereka memperoleh penghasilan sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Ini menjadi bukti bahwa MBG mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran,” katanya.
Petani, Peternak, dan UMKM Ikut Merasakan Manfaat
Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, Sudirsah menilai program MBG turut menggerakkan sektor ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan yang dipasok oleh petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Dewan Sudirsah Sujanto, hasil produksi masyarakat yang sebelumnya sulit dipasarkan kini memiliki pasar yang lebih pasti melalui kebutuhan operasional dapur MBG.
“Program ini menggerakkan ekonomi lokal. Petani, peternak, dan pelaku UMKM kini ikut merasakan manfaat karena hasil produksinya terserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG,” ujarnya.
Perkuat Gizi Anak dan Ringankan Beban Keluarga
Selain dampak ekonomi, Sudirsah menegaskan bahwa tujuan utama Program MBG tetap berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
Ia meyakini pemenuhan gizi yang baik akan berdampak positif terhadap kemampuan belajar siswa di sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Di sisi lain, penyediaan makanan bergizi di sekolah juga membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga orang tua dapat mengalokasikan anggaran rumah tangga untuk kebutuhan penting lainnya.
DPRD Dorong Sinergi Demi Optimalisasi Program
Sudirsah mengakui bahwa sebagai program yang masih relatif baru, pelaksanaan MBG masih membutuhkan berbagai penyesuaian di lapangan.
Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar pelaksanaan program semakin optimal.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan demi menjaga kualitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Tren Kemiskinan NTB Terus Menurun
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Provinsi NTB menunjukkan tren positif dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
Menurut Iqbal, penurunan tersebut terutama terjadi di wilayah pedesaan sebagai dampak dari berbagai program pembangunan berbasis desa.
“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, penurunan angka kemiskinan turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian, optimalisasi lahan pertanian lebih dari 10.700 hektare, hingga perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
Berbagai kebijakan tersebut berhasil menekan biaya produksi petani, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB dari 126,23 menjadi 128. (*)
