NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa akhirnya angkat bicara terkait rencana masuknya program unggas terintegrasi ke wilayah Sumbawa.
Program yang dikabarkan bernilai triliunan rupiah itu menuai sorotan serius dewan, terutama menyangkut keberlangsungan peternak kecil dan pelaku UMKM lokal.
Sorotan tersebut disampaikan Legislator DPRD Sumbawa Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, usai mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka HUT Sumbawa ke-67 pada Rabu (21/01/2026).
Ia mempertanyakan kejelasan skema program yang disebut-sebut akan menguasai rantai produksi dari hulu hingga hilir, serta membutuhkan lahan berskala besar hingga sekitar 10 hektare.
“Nah, lantas di mana posisi peternak kecil dan UMKM kita?,” tanya Takdir. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa itu mengingatkan, penguasaan pasar secara terintegrasi oleh satu program besar berpotensi menyingkirkan peternak kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha berskala terbatas.
“Apakah dengan dikuasainya pasar dari hulu sampai hilir oleh program ini tidak akan membunuh para peternak kecil yang hanya mencari keuntungan kecil?” lanjutnya.
Menurut Takdir, kejelasan skema menjadi hal yang sangat krusial sebelum program tersebut direalisasikan. Pemerintah, kata dia, wajib menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme pelibatan peternak kecil dan UMKM.
Ini, masih kata dia, agar program yang digadang-gadang membawa manfaat besar tidak justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat lokal.
“Ini penting untuk diperjelas. Pemerintah harus transparan, terutama terkait posisi dan skema yang akan digunakan dalam program ini,” pinta Legislator PKS yang dikenal cukup vocal tersebut.
Meski demikian, Takdir menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan ekonomi daerah. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kami sangat mendukung program-program yang baik dan positif. Tapi semuanya harus dipaparkan secara detail—mulai dari skema, keberpihakan pada peternak kecil, hingga perlindungan UMKM,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa itu mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia investasi besar semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat.
“Jangan sampai ada program yang kelihatannya bagus, tapi pada akhirnya justru memutus mata rantai hidup peternak kecil dan UMKM kita,” pungkasnya.
Sorotan DPRD ini menjadi sinyal kuat agar pemerintah daerah maupun pihak terkait lebih berhati-hati, transparan, dan inklusif dalam merancang program strategis, sehingga pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Sumbawa. (*)
