NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah strategis.
Ini dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana serta melindungi keselamatan masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dan analisis BMKG yang memprakirakan terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa Pemprov NTB melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Yakni dengan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.
“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Ahsanul Khalik di Mataram.
Berdasarkan analisis BMKG, potensi curah hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora.
Wilayah-wilayah tersebut merupakan kawasan strategis karena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Sebagai langkah antisipasi, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan.
Bahkan menyiapkan personel serta logistik kebencanaan, memperkuat sistem peringatan dini, dan memastikan kesiapan respons cepat apabila terjadi keadaan darurat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk drainase, gorong-gorong, dan saluran irigasi.
Tak hanya itu, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.
Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen.
Dimana mendorong penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.
Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk kesiapan dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.
Untuk memperkuat respons di lapangan, Pemprov NTB juga melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, serta pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi khususnya di kawasan sentra pangan dapat tetap berlangsung,” pungkas Doktor AKA. (*)
