NUSRAMEDIA.COM — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) berlangsung dinamis.
Forum ini menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah tidak cukup dinilai dari angka, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap pelayanan masyarakat di lapangan.
■ CAPAIAN KINERJA AWAL RENSTRA 2025
Dalam pemaparannya, Dishub NTB menyebut tahun 2025 sebagai fase awal implementasi Rencana Strategis (Renstra), dengan 2 program strategis, 10 kegiatan, dan 12 sub kegiatan.
Beberapa indikator menunjukkan hasil positif, seperti persentase sarana angkutan umum laik jalan yang mencapai 48,49%, melampaui target 42,35%.
■ INFRASTRUKTUR TERMINAL MASIH TERTINGGAL
Di balik capaian tersebut, masih terdapat indikator yang belum optimal. Kondisi infrastruktur terminal baru terealisasi 33,53% dari target 42,5%. Dishub mengakui hal ini dipengaruhi keterbatasan anggaran dan fokus pada rehabilitasi fasilitas yang sudah ada.
■ SOROTAN KRITIS DPRD
• Apresiasi Disertai Catatan Kesenjangan
Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengapresiasi capaian kinerja Dishub secara agregatif. Rasio konektivitas tercatat 0,588 (101,37%) dan rasio kecelakaan menurun menjadi 1,10 (118,18%). Namun, ia menegaskan capaian tersebut belum mencerminkan pemerataan layanan.
■ KETIMPANGAN TRANSPORTASI DARAT
Komisi IV menyoroti bahwa peningkatan konektivitas lebih banyak ditopang oleh sektor transportasi laut. Sementara itu, transportasi darat masih tertinggal, terlihat dari 106 trayek AKDP yang ada, sekitar 39 persen belum terlayani. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan capaian konektivitas secara makro.
■ ISU KESELAMATAN DAN TRANSPORTASI LAUT
• Angka Kecelakaan Masih Tinggi
Meski rasio kecelakaan menurun, angka absolut masih menjadi perhatian serius. Tercatat 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal dunia. “Komisi IV mempertanyakan apakah penurunan rasio benar-benar mencerminkan efektivitas kebijakan keselamatan,” ujarnya.
■ ALARM DARI KASUS BLACKOUT KAPAL
Di sektor transportasi laut, sambung pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB itu, meskipun tingkat kecelakaan relatif rendah, kasus blackout kapal menjadi sinyal peringatan.
“Perlu adanya penguatan standar kelaikan serta sistem pengawasan yang lebih ketat,” tegas Sudirsah Sujanto-Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara tersebut.
■ DORONG PERBAIKAN SISTEMIK
• Koordinasi Lintas OPD Harus Diperkuat
Komisi IV menekankan pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub. “Koordinasi ini penting dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta pengembangan skema pembiayaan yang lebih efektif,” tegasnya.
■ OPTIMALISASI PENDAPATAN SEKTOR TRANSPORTASI
DPRD juga mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor transportasi, melalui optimalisasi retribusi Pelabuhan Bangsal, penerapan konsep one gate system di Teluk Nara, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran bea kapal.
■ PENEGASAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN
• Dari Statistik ke Kebutuhan Riil
RDP ini menegaskan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup dibangun di atas indikator statistik semata. “Kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” imbuh Sudirsah Sujanto.
■ FOKUS PADA PEMERATAAN DAN KESELAMATAN
Komisi IV DPRD NTB mendorong agar kebijakan transportasi ke depan lebih berorientasi pada pemerataan layanan, peningkatan keselamatan, serta optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan. (*)
