NUSRAMEDIA.COM — Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori melakukan peninjauan langsung kegiatan gotong royong yang terlaksana di Kecamatan Rhee pada Senin (06/04/2026).
Dikesempatan ini, orang nomor dua di Kabupaten Sumbawa tersebut menegaskan komitmennya dalam memberantas tempat pembuangan sampah (TPS) liar di wilayah Tana Samawa.
Kegiatan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat tersebut dipusatkan di kawasan wisata kuliner jagung. Aksi bersih ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan persampahan yang digelar pekan lalu. Dalam forum tersebut, terungkap bahwa TPS liar masih marak ditemukan di berbagai titik, mulai dari pinggir jalan, fasilitas umum, hingga bantaran sungai.
Dalam kesempatan itu, Ansori menegaskan bahwa praktik pembuangan sampah sembarangan tidak boleh lagi terjadi.
“Kita tidak ingin lagi melihat sampah dibuang sembarangan. Semua pihak harus terlibat aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan sampah yang dinilai tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program kebersihan.
Lebih jauh, Ansori mendorong agar edukasi terkait pentingnya menjaga lingkungan diperluas hingga ke ruang-ruang sosial dan keagamaan. Ia mengajak tokoh agama untuk turut menyampaikan pesan kebersihan melalui khutbah dan ceramah di masjid.
“Kita perlu gerakan bersama. Bahkan melalui khutbah dan ceramah di masjid, mari kita ingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan,” imbuhnya.
Sebelum meninjau kegiatan gotong royong di Rhee, Ansori juga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Dalam sidak tersebut, ia bertindak sebagai pembina apel sekaligus memantau langsung kinerja ASN serta kualitas pelayanan publik.
Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang disiplin sekaligus responsif terhadap persoalan lingkungan. (*)
