NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa Satgas MBG memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penghubung antarinstansi agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Menurut Fathul Gani, keberhasilan Program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang akan terus berlanjut dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Ia memastikan bahwa berbagai penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan memengaruhi program inti MBG. Anggaran operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra pelaksana tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian NTB yang dinilai menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG terbaik di Indonesia berkat dukungan kuat pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Hal senada disampaikan Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG tercepat di Indonesia.
Menurut Rudyanto, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberanian dan komitmen para mitra yang sejak awal tetap mendukung program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa cakupan penerima manfaat masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.
Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan program dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan juga kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.
Selain itu, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya terus didorong guna memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah pun mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (*)
