NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat langkah percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi strategis dengan Universitas Mataram (Unram). Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Rektor Universitas Mataram Prof. Sukardi di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Kamis (9/7/2026).
Kerja sama ini mengintegrasikan Program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB dengan Program Profesor Berdampak Universitas Mataram. Sebagai tahap awal, sebanyak 120 profesor diterjunkan untuk mendampingi masyarakat desa melalui penerapan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan puluhan guru besar dan profesor Universitas Mataram yang akan terlibat langsung dalam pendampingan desa sesuai bidang keilmuan masing-masing.
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan komitmen nyata menghadirkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah.
“Dengan ilmu para guru besar dan profesor, kami berharap dapat membantu menyukseskan program-program pembangunan pemerintah, terutama Program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, pengalaman turun langsung ke berbagai desa memberikan pelajaran bahwa kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial semata. Masyarakat membutuhkan pendampingan, inovasi, serta penguatan kapasitas agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.
“Kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan masyarakat, kita menyadari mereka membutuhkan lebih dari sekadar bantuan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan inspirasi, pendampingan, dan peluang agar mampu membangun kemandirian ekonomi,” katanya.
Karena itu, Program Desa Berdaya diarahkan untuk membangun desa-desa mandiri melalui pengembangan potensi unggulan atau desa tematik yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Miq Iqbal menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan target tersebut. Selain pendamping Desa Berdaya yang telah direkrut, pemerintah juga membutuhkan kontribusi nyata dari kalangan akademisi agar hasil riset kampus dapat diterapkan secara langsung di tengah masyarakat.
“Kita membutuhkan inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan ekonomi desa. Kehadiran mereka akan memperkuat pendampingan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah sehingga potensi desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Mataram Prof. Sukardi menyampaikan kesiapan penuh civitas akademika Unram untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi NTB melalui Program Profesor Berdampak. Program tersebut dirancang agar hasil riset para profesor tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
Sebagai langkah awal, Universitas Mataram menugaskan 120 profesor untuk mendampingi pelaksanaan Program Desa Berdaya selama tiga tahun. Pendampingan dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing profesor untuk memperkuat pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
“Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kami. Program ini dirancang berjalan selama tiga tahun dengan target menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa,” ujar Prof. Sukardi.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut akan terus diperluas dengan melibatkan dosen dan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga pendampingan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak desa.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram ini menjadi model baru sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Perpaduan kebijakan pemerintah, pendampingan lapangan, serta kekuatan ilmu pengetahuan dan inovasi dari kalangan akademisi diharapkan mampu melahirkan desa-desa yang mandiri, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. (*)
