NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7/2026).
Workshop yang dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah, perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan perangkat daerah, dan peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Priyo Kartono, menegaskan bahwa good governance merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan dan pembinaan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, workshop ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi serta memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” tegas Wabup Ansori.
Ia meyakini seluruh perangkat daerah memiliki niat yang baik dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Karena itu, penguatan sistem pengendalian internal harus menjadi instrumen penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak hanya berfokus pada upaya mengendalikan potensi korupsi, tetapi juga membangun birokrasi yang sepenuhnya bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta workshop untuk menjadikan ilmu, pengalaman, dan berbagai materi yang diperoleh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus memperkuat komitmen menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)
