NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si, mengaku bangga menjadi wakil rakyat NTB, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), serta umumnya sebagai representasi masyarakat Pulau Sumbawa.
Pernyataan tersebut disampaikan Syamsul Fikri saat hadir dalam sebuah podcast bertemakan “Kinerja Infrastruktur NTB Makmur Mendunia..???”.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB itu menilai, rasa bangganya memiliki alasan kuat. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Sumbawa dan KSB, dinilai semakin terlihat.
“Kami bangga, terutama kami dari Dapil Sumbawa-KSB, umumnya Pulau Sumbawa,” ujar Syamsul Fikri yang juga diketahui duduk di Komisi IV DPRD Provinsi NTB membidangi infrastruktur.
Kesan Ketimpangan Lombok-Sumbawa Dinilai Mulai Berubah
Syamsul Fikri menilai, selama ini kesan mengenai ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terutama dalam hal keberpihakan anggaran, cukup keras terdengar di tengah masyarakat.
Ia menyebut, Pulau Sumbawa selama ini kerap dipersepsikan memperoleh porsi anggaran pembangunan yang lebih kecil dibandingkan Pulau Lombok. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak lagi dapat dijadikan gambaran pada kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Karena selama ini, infrastruktur itu selalu terjadi diskriminasi pembangunan. Bahwa anggaran itu kebanyakan di Pulau Lombok dan sedikit untuk Pulau Sumbawa,” tuturnya.
Syamsul mengatakan, setelah dirinya masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi IV DPRD NTB yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta membidangi infrastruktur, ia dapat melihat secara langsung proses pembahasan hingga penetapan anggaran.
Anggaran Pulau Sumbawa Tembus Rp58 Miliar
Syamsul Fikri secara blak-blakan kemudian memaparkan perbandingan anggaran yang menurutnya menunjukkan adanya perhatian terhadap pembangunan di Pulau Sumbawa.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu menyebut, anggaran untuk Bina Marga di Pulau Sumbawa mencapai sekitar Rp58 miliar, sementara untuk Pulau Lombok sekitar Rp32 miliar.
“Sehingga jika ada orang yang mengatakan kalau Pulau Sumbawa itu termarjinalkan dalam proses pembangunan, itu nggak benar. Itu hanya isu,” katanya.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya sebagai anggota Banggar dan Komisi IV yang melihat langsung proses pembahasan dan penetapan anggaran.
“Karena saya sebagai pelaku yang melihat langsung proses ketok palunya, dan saya sangat menyetujui sekali. Kita adu data,” ujarnya. Menurut Syamsul Fikri, pada anggaran 2025, alokasi yang disebutnya untuk Pulau Sumbawa mencapai sekitar Rp58 miliar, sedangkan Pulau Lombok sekitar Rp32 miliar.
Sebut Sejumlah Proyek Jalan di Sumbawa dan KSB
Syamsul Fikri juga memberikan contoh sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan yang masuk dalam alokasi tersebut. Ia menyebut pembangunan jalan Simpang Tano di KSB dengan anggaran sekitar Rp32 miliar.
Kemudian terdapat pekerjaan pada segmen Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sekitar Rp20 miliar. Selain itu, ia menyebut adanya pembangunan untuk wilayah Dompu-Bima.
Sehingga menurut perhitungannya total anggaran yang diarahkan untuk sejumlah pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa mencapai sekitar Rp58 miliar. “Sehingga apa, saya merasa bangga jadi orang NTB sebagai legislator NTB,” katanya.
Ungkap Pemaknaan Infrastruktur
Dalam podcast tersebut, Syamsul Fikri juga mengingatkan agar pemaknaan terhadap infrastruktur tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik yang menjadi kewenangan Dinas PU.
Menurutnya, infrastruktur memiliki cakupan yang lebih luas. “Kalau kita bicara tentang infrastruktur, saya kira tidak ansich fisik. Jangan katakan infrastruktur itu hanya ada di PU,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa infrastruktur dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yakni infrastruktur keras fisik, infrastruktur keras nonfisik, dan infrastruktur lunak.nInfrastruktur keras fisik, kata dia, antara lain mencakup jalan, jembatan, terminal dan berbagai fasilitas fisik lainnya.
Syamsul Fikri yang mengaku telah lima periode berada di Banggar mengatakan, pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan memang menjadi bagian penting dari infrastruktur, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran.
Infrastruktur Lunak dan Regulasi Juga Penting
Selain infrastruktur fisik, Syamsul Fikri lantas menjelaskan mengenai infrastruktur keras nonfisik yang di antaranya mencakup sarana air dan jaringan listrik.
Sementara itu, infrastruktur lunak berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menjamin tata regulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kepentingan sosial, serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, produk perundang-undangan yang dibuat pemerintah bersama DPRD juga merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan salah satu produk yang dibuat Komisi IV DPRD NTB, yakni terkait IPR (Izin Pertambangan Rakyat).
IPR Jadi Upaya Antisipasi Illegal Mining
Syamsul Fikri mengatakan, regulasi mengenai IPR tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin atau illegal mining.
Dengan demikian, menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas fisik lainnya.
Lebih jauh, pembangunan juga berkaitan dengan penyediaan sarana pendukung, kepastian regulasi, serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan NTB, Syamsul Fikri kembali menegaskan kebanggaannya terhadap arah pembangunan di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, khususnya ketika berbicara mengenai perhatian terhadap infrastruktur di Pulau Sumbawa.
Baginya, data mengenai alokasi anggaran menjadi dasar untuk melihat sejauh mana keberpihakan pembangunan diberikan kepada masing-masing wilayah di NTB. (*)
