NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan transportasi laut. Terlebih menjelang gelaran akbar balap “kuda besi” dunia atau MotoGP Mandalika 2026.
Menurut Legislator PKS itu, kesiapan transportasi laut tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas armada untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan. Kelaikan kapal serta keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama.
“Penambahan kapal memang penting untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap kapal yang beroperasi benar-benar laik laut,” ujarnya.
“Jangan sampai kita sibuk menyiapkan kapasitas, tetapi aspek keselamatan justru menjadi titik lemah,” sambung mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Keselamatan Kapal Jadi Perhatian Utama
Mantan Pimpinan DPRD Provinsi NTB itu menilai, jalur laut menjadi salah satu akses penting menuju Pulau Lombok, terutama saat mobilitas masyarakat dan wisatawan meningkat selama pelaksanaan MotoGP Mandalika.
Abdul Hadi meminta pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak sebatas pemeriksaan administratif. Menurutnya, ramp check, kelaikan kapal, manifest penumpang.
Termasuk kendaraan, alat keselamatan, kesiapan awak kapal, hingga batas muatan harus dipastikan sebelum kapal mendapatkan izin berlayar. “Regulator harus melakukan pengawasan secara nyata, bukan hanya administratif,” desaknya.
“Ramp check, pemeriksaan kelaikan kapal, manifest penumpang dan kendaraan, alat keselamatan, kesiapan awak kapal, hingga kepatuhan terhadap batas muatan harus dipastikan sebelum kapal diberikan izin berlayar,” imbuh Anggota DPR RI jebolan Dapil NTB II Pulau Lombok itu.
Muatan Kendaraan dan Risiko Kapal Ro-Ro
Ia juga meminta pengawasan terhadap muatan kendaraan diperketat. Hal ini dinilai penting untuk mencegah risiko kecelakaan, termasuk kebakaran yang dapat bersumber dari muatan kendaraan di kapal jenis Ro-Ro.
“Momentum MotoGP jangan sampai membuat standar keselamatan diturunkan karena mengejar kecepatan pelayanan. Tidak boleh ada kapal yang dipaksakan beroperasi hanya karena kebutuhan angkutan meningkat. Kalau tidak laik, jangan berlayar,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Hadi meminta syahbandar memastikan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kondisi kapal, cuaca, muatan, serta kesiapan awak kapal.
Menurutnya, peningkatan mobilitas selama MotoGP harus diimbangi dengan pengawasan regulator yang lebih kuat. “Keselamatan harus menjadi batas yang tidak bisa ditawar. Penonton MotoGP harus bisa datang ke Lombok dengan aman dan kembali ke daerah asalnya juga dengan aman,” katanya.
Koordinasi Antarinstansi Perlu Diperkuat
Abdul Hadi juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, syahbandar, operator kapal, ASDP, BMKG, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang maupun kendaraan, termasuk saat arus balik setelah MotoGP berakhir.
Informasi yang diterimanya, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar telah menyiapkan 17 kapal untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang dan kendaraan pada lintasan Lembar-Padang Bai.
Sementara itu, untuk jalur Surabaya-Lembar, kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) juga disiapkan untuk melayani penumpang, termasuk masyarakat yang datang ke Lombok untuk menyaksikan MotoGP Mandalika.
Pelayanan Cepat, Keselamatan Tetap Utama
“Event internasional seperti MotoGP adalah kesempatan menunjukkan kualitas transportasi kita. Karena itu, pelayanan harus cepat, tetapi keselamatan harus tetap menjadi yang utama,” pungkas Abdul Hadi. (*)
