
NUSRAMEDIA.COM — Kabar baik bagi para pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan.
Dimana angka tersebut mengalami kenaikan Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya sebesar Rp2.673.861.
Kenaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta membuka peluang kerja di NTB.
Penetapan UMP 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan UMP Mengacu pada Ketentuan Pengupahan
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
Bapak Gubernur menekankan bahwa kenaikan upah tidak semata-mata menyangkut penyesuaian nominal, tetapi juga bagaimana pekerja memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul Khalik.
Aspirasi Pekerja Menjadi Pertimbangan
Dalam proses penetapan UMP 2027, Gubernur juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran UMP tahun depan.
Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Terus Diperkuat
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu diiringi dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha semakin berkembang dan mampu membuka lebih banyak peluang kerja.
Dorong Hubungan Industrial yang Sehat dan Berkeadilan
“Bapak Gubernur berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan,” ungkap pria yang kerap disapa Dr. Aka itu.
Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan membuka kesempatan kerja.
Dengan demikian, kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari capaian ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (*)













