
NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan dengan tegas mendesak pemerintah memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa.
Desakan yang disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI tersebut, menyusul masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air minum.
Johan menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Karena itu, penanganannya tidak boleh hanya mengandalkan bantuan darurat setiap kali terjadi kekeringan.
Perihal ini disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
42 Ribu Warga Sumbawa Terdampak Kekeringan
Legislator Senayan itu mengungkapkan, berdasarkan data terbaru yang diterimanya, sekitar 42 ribu warga Kabupaten Sumbawa terdampak kekeringan atau kesulitan memperoleh air minum. Mereka tersebar di 28 desa dan 14 kecamatan.
Persoalan tersebut juga disaksikan langsung Johan Rosihan ketika masyarakat di Kecamatan Empang melakukan protes akibat tidak beroperasinya layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
“Ketika saya pulang tiga hari yang lalu, pada hari Ahad kemarin, saya menyaksikan langsung Bupati Sumbawa didemo oleh rakyatnya, tepatnya di Kecamatan Empang, di kampung saya,” bebernya.
“Ini karena tidak beroperasinya PDAM setempat sehingga masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan air minumnya,” sambung Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal vocal tersebut.
Distribusi Air Tangki Bukan Solusi Jangka Panjang
Selain Kabupaten Sumbawa, Johan Rosihan juga menyoroti kondisi di Kabupaten Bima yang menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama berbagai pihak yang telah menyalurkan sekitar 1,88 juta liter air kepada masyarakat.
Namun, menurutnya, distribusi air menggunakan mobil tangki tidak dapat terus-menerus dijadikan solusi utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.
“Kita tentu apresiasi itu. Pertanyaan dasarnya adalah sampai kapan masyarakat ini tergantung pada tangki air untuk mendapatkan kebutuhan air minum?,” tegasnya.
Pemerintah Harus Benahi Infrastruktur Air Bersih
Johan menilai, krisis air bersih bukan semata-mata disebabkan oleh kekeringan. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam ketersediaan dan keandalan infrastruktur pelayanan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, ia berkomitmen mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melalui satuan kerja dan balai terkait di Pulau Sumbawa, untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kebutuhan air bersih sekaligus memperkuat sistem penyediaan air minum.
“Krisis air bersih yang terjadi saat ini bukan saja soal kekeringan, tetapi juga soal ketersediaan dan keandalan infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah,” jelasnya.
Jangan Tunggu Rakyat Kesulitan Baru Pemerintah Hadir
Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan solusi jangka panjang melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur air minum yang mampu menjamin ketersediaan layanan secara berkesinambungan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya merespons keluhan ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan. Kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui infrastruktur penyediaan air bersih yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika terjadi kekeringan atau masyarakat sudah ribut, tetapi pemerintah harus hadir melalui infrastruktur yang handal dalam sistem air minum kita yang bagus, yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)












