Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, S.T., M.H. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Polemik terkait dokumen pendidikan (ijazah) dan persyaratan Wakil Presiden  (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak politik di parlemen.

Sejumlah anggota Dewan Perewakilan Rakyat (DPR) RI mulai melakukan penandatanganan dalam usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (11/11/2026).

Salah satu anggota DPR RI yang turut menandatangani usulan tersebut adalah H. Johan Rosihan, S.T., M.H, – Legislator PKS Senayan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa.

Pengajuan hak konstitusional DPR tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan dan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Baca Juga:  Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Bapenda NTB Koordinasikan Tarif Retribusi Lahan untuk SPKLU

Usulan ini mengacu pada Pasal 79 ayat (3) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), terkait dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Johan Rosihan Tegaskan Tanggung Jawab Konstitusional

Melalui keterangannya, Johan Rosihan menyampaikan bahwa dirinya turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota parlemen.

“Siang ini, saya turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait dinamika dan polemik politik yang tengah berkembang di tanah air,” ujarnya.

Baca Juga:  Isvie Rupaeda Tegaskan Tak Ada Pemotongan Pokir Rp120 Miliar, Usulan yang Dinolkan Digeser ke 2027

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

HMP sebagai Instrumen Konstitusional DPR

Johan juga menegaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi, supremasi hukum, dan mekanisme ketatanegaraan.

Penggunaan hak tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan.

Berharap Hasil Terbaik untuk Bangsa

Menutup keterangannya, Johan Rosihan menyampaikan harapan agar apa pun hasil dari proses tersebut dapat membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. “Semoga apa pun hasilnya, Allah berikan yang terbaik untuk bangsa ini,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:  DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota Terpilih KPID Periode 2026–2029, Nama Diserahkan ke Gubernur untuk Dilantik