NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendukung ekosistem transportasi ramah lingkungan.
Salah satu langkah yang dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB adalah mengkoordinasikan penerapan tarif retribusi pemanfaatan lahan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, M. Zuhudy Kadran di Mataram.
Selaraskan Kebijakan Pemanfaatan Aset Daerah
Menurut Sekban Zuhudy, koordinasi terkait penerapan tarif retribusi pemanfaatan lahan untuk SPKLU menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selain itu, langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian dalam penerapan tarif retribusi sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Perkuat Sinergi, Dukung Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik
Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor, lebih lanjut dikatakan Sekban Zuhudy, pemanfaatan lahan daerah untuk pembangunan SPKLU diharapkan dapat berjalan secara optimal.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan di daerah,” tuturnya.
“Dengan demikian, pengelolaan pemanfaatan aset daerah diharapkan dapat berjalan selaras dengan optimalisasi pendapatan daerah serta kebutuhan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Provinsi NTB,” tutupnya. (*)
