Peluncuran Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui penerapan sistem digital.

Langkah tersebut diwujudkan dengan peluncuran Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Senin (16/11/2026).

Peluncuran sekaligus sosialisasi Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026 tersebut berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian Sekda Kabupaten Sumbawa, para kepala OPD, camat, serta pihak terkait lainnya.

Bupati Jarot : Keberhasilan Pengadaan Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak semata-mata diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran. Lebih dari itu, pengadaan harus memastikan kesesuaian barang dengan kebutuhan serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Baca Juga:  DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota Terpilih KPID Periode 2026–2029, Nama Diserahkan ke Gubernur untuk Dilantik

“Ukuran keberhasilan pengadaan bukan hanya persentase penyerapan anggaran, tetapi apakah barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan pekerjaan yang dibangun memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi E-Monev dihadirkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa sehingga belanja daerah lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Seluruh OPD Wajib Terapkan E-Monev Secara Konsisten

Bupati meminta seluruh perangkat daerah menerapkan E-Monev secara konsisten mulai 16 November 2026. Setiap OPD diwajibkan menunjuk satu penanggung jawab atau person in charge (PIC) pengadaan yang bertugas memperbarui data E-Monev dan E-Project sekurang-kurangnya satu kali dalam sepekan.

Baca Juga:  Tekan Angka Kemiskinan, Wabup Sumbawa Ikuti Rakor Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan NTB 2026

Data yang dilaporkan juga harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, Bupati meminta percepatan terhadap paket-paket pengadaan yang tertunda tanpa mengabaikan prosedur maupun kualitas pekerjaan.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar senantiasa menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi, serta mematuhi seluruh ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbawa turut diminta menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan pengadaan melalui E-Monev.

Bupati menegaskan, kepatuhan OPD dalam menggunakan sistem dan menyampaikan laporan akan menjadi salah satu bahan penilaian kinerja kepala perangkat daerah.

E-Monev Integrasikan Pemantauan dan Pengendalian Pengadaan

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, S.T., M.M.Inov., menjelaskan bahwa inovasi E-Monev dirancang untuk mengintegrasikan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif.

Baca Juga:  Bapenda NTB Masifkan Sosialisasi Pergub 30/2026, Masyarakat Diajak Manfaatkan Keringanan Pajak

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaksanaan pengadaan, mengidentifikasi berbagai kendala lebih dini, serta menentukan langkah tindak lanjut secara tepat.

Pastikan Belanja Daerah Memberikan Manfaat Optimal

Penerapan E-Monev diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih tertib, transparan, dan efisien.

Lebih dari itu, sistem ini diharapkan dapat memastikan setiap belanja daerah menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera. (*)