Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dapil I Kota Mataram, Made Slamet. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Angka sekitar 70 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Persoalan ini membutuhkan langkah konkret, mulai dari penguatan kebijakan pendidikan, pembebasan biaya sekolah, hingga program beasiswa berkelanjutan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan.

Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Selamet, mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan pendidikan guna menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mencegah bertambahnya jumlah anak putus sekolah di daerah tersebut.

Menurut Made Selamet, persoalan anak tidak sekolah tidak cukup diselesaikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

SPP Gratis, Upaya Mencegah Anak Putus Sekolah

Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan keringanan hingga menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA. Kebijakan tersebut diyakini dapat membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.

Baca Juga:  Semarak Pawai Ta’aruf MTQH I di Alas, Sekda Sumbawa Serukan Penguatan Syiar Al-Qur’an dan Hadits

“Anak-anak kita tinggal ke sekolah, tidak lagi ada beban SPP dan tidak ada pungutan ini dan itu. Saya kira itu salah satu cara untuk mempertahankan mereka agar tidak putus sekolah,” ujarnya di Mataram. Selain meringankan biaya pendidikan, politisi PDIP NTB ini juga meminta sekolah menghadirkan berbagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan begitu, lulusan sekolah tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga dibekali keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya peluang memperoleh pekerjaan setelah lulus turut memengaruhi minat sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan.

Siapkan Beasiswa Rp1 Miliar Setiap Tahun

Tak hanya mendorong kebijakan pendidikan gratis, Made Selamet juga mengungkapkan rencana mengalokasikan dana aspirasi sekitar Rp1 miliar setiap tahun untuk program beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa tersebut diarahkan untuk mendukung pendidikan pada bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, seperti kedokteran, teknik, dan teknologi informasi.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram ini menginginkan program beasiswa tersebut tidak berhenti sebatas bantuan pendidikan, tetapi memiliki konsep keberlanjutan. Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan dapat ikut membantu adik-adik mereka yang memiliki prestasi, tetapi terkendala persoalan ekonomi.

Baca Juga:  Aspirasi Tak Bisa Terlealisasi, Achip Minta Maaf kepada Konstituen, Soroti Kewenangan Eksekutif

“Sepuluh tahun saja kita sudah bisa saling mengangkat. Paling tidak, kita selamatkan anak-anak yang berprestasi, tetapi tidak mampu secara ekonomi,” katanya. Meski demikian, Made Selamet mengakui masih diperlukan konsultasi dan kajian hukum bersama pemerintah pusat agar pemanfaatan dana aspirasi untuk mendukung program pendidikan tersebut memiliki landasan aturan yang jelas.

Gubernur Perintahkan Validasi Data 70 Ribu ATS

Di sisi lain, persoalan anak tidak sekolah di NTB juga menjadi perhatian serius Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Sekitar 70 ribu anak di NTB tercatat tidak mengenyam pendidikan formal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Iqbal memerintahkan pemutakhiran dan validasi data hingga tingkat desa guna memastikan jumlah serta kondisi sebenarnya anak tidak sekolah (ATS).

Iqbal menegaskan, penanganan ATS tidak boleh hanya mengandalkan data administratif. Pemerintah harus mengetahui identitas setiap anak, kondisi keluarganya, hingga alasan mereka tidak bersekolah. Hal tersebut disampaikan Iqbal saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat, 6 November 2026.

Baca Juga:  Waktu Kian Terbatas, Wabup Sumbawa Desak OPD Percepat Realisasi APBD Perubahan

Menurut Iqbal, angka 70 ribu anak tersebut masih bersifat sementara sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut. Pemerintah harus memiliki profil lengkap setiap anak agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. “Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegasnya.

Pendidikan Jadi Investasi Memutus Rantai Kemiskinan

Made Selamet berharap pemerintah daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak melakukan terobosan dalam sektor pendidikan. Menurutnya, investasi pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk memutus persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda NTB.

Dengan penguatan kebijakan pendidikan, keringanan biaya sekolah, inovasi pembelajaran, serta dukungan beasiswa berkelanjutan, upaya menyelamatkan anak-anak dari ancaman putus sekolah diharapkan dapat berjalan lebih konkret. (*)