Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat pengakuan di tingkat nasional.

NTB berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pada kategori ini, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama, disusul Nusa Tenggara Timur di posisi kedua, dan NTB menempati peringkat ketiga.

Integritas dan Kepercayaan Publik Menjadi Prioritas

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Baca Juga:  Bupati Jarot Tekankan Program Pembangunan 2027 Harus Jelas, Realistis dan Tepat Sasaran

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta JKN.

Ia menegaskan, upaya menekan kecurangan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Bapenda NTB Masifkan Sosialisasi Pergub 30/2026, Masyarakat Diajak Manfaatkan Keringanan Pajak

Cakupan JKN yang Luas Menuntut Pengawasan Lebih Kuat

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kecurangan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Baca Juga:  Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata, Rp745 Miliar Disiapkan untuk Pengentasan Kemiskinan

Bangun Ekosistem Anti-Kecurangan Secara Bersama

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, serta penguatan regulasi.

Penghargaan Jadi Motivasi Memperkuat Pelayanan Kesehatan

Penghargaan yang diraih tersebut menjadi dorongan bagi NTB untuk terus membangun sistem pelayanan kesehatan yang berintegritas.

Sebab, menjaga keberlanjutan JKN bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan merupakan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi dan kepercayaan publik tetap terpelihara. (*)