
NUSRAMEDIA.COM — Dua persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Mulai dari perjuangan memperoleh kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat hingga kebutuhan tambahan kuota LPG 3 kilogram, seluruhnya dibawa langsung ke tingkat pemerintah pusat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melalui kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (18/11/2026).
Rombongan diterima langsung oleh Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbawa, khususnya terkait penataan pertambangan rakyat dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kilogram.
Perjuangkan Kepastian Hukum Tambang Rakyat
Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang menjadi pembahasan adalah percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin memastikan aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
Upaya ini menjadi bagian penting dari penataan sektor pertambangan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kuota LPG 3 Kg Turun, Pemkab Usulkan Tambahan untuk 2027
Selain memperjuangkan legalitas pertambangan rakyat, rombongan juga menyampaikan persoalan keterbatasan kuota LPG 3 kilogram yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kuota LPG 3 kg tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 593 metrik ton dibandingkan kuota tahun 2025.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sumbawa telah mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton.
Pemerintah daerah juga mendorong evaluasi ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi, termasuk mempertimbangkan kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini turut menggunakan LPG bersubsidi.
Sumbawa Hijau Lestari Jadi Komitmen Menjaga Lingkungan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jarot bersama Forkopimda turut memaparkan komitmen pelaksanaan program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian penting dari penataan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan luas kawasan hutan yang mencapai 59,08 persen dari wilayah Kabupaten Sumbawa, kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Melalui program tersebut, Pemkab Sumbawa mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon, dan alpukat.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.
Forkopimda Bersatu Kawal Kepentingan Masyarakat
Kehadiran Forkopimda dalam kunjungan kerja tersebut sekaligus menunjukkan kuatnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengawal berbagai kebijakan strategis daerah.
Sinergi tersebut diperlukan agar penataan pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, pengawasan distribusi LPG semakin efektif, serta berbagai persoalan masyarakat dapat diperjuangkan melalui koordinasi lintas pemerintahan. (*)













