Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi. (Ist)
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Yusron Hadi membeberkan sejumlah program yang telah dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) sejak dilantik.

Menurut pria yang kerap disapa Haji Yus itu, cukup banyak upaya yang telah dilakukan Iqbal-Dinda. “Fokus awal Iqbal-Dinda pada awal memimpin, yaitu menyelesaikan tunggakan yang tersisa,” bebernya, Rabu (04/06/2025) kepada media ini di Mataram.

Dikatakan, bahwa utang Rp109 miliar untuk kabupaten/kota, BPJS senilai Rp10 miliar, komitmen untuk atlet PON senilai Rp33 miliar juga sudah dibayar. “Dan beberapa pekerjaan kontraktual dengan pihak ketiga sekitar Rp40 miliar juga diselesaikan,” ungkap Haji Yus.

Diterangkan mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB itu bahwa, Iqbal-Dinda memulai perubahan dan reformasi dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Termasuk memperbaiki mesin birokrasi yang selama ini gemuk dan dilakukan dengan keyakinan bahwa hanya birokrasi yang sehat yang bisa mendongkrak berbagai angka pertumbuhan dan pelayanan.

“Menginisiasi lahirnya perda susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Langkah ini mampu menghemat belanja pegawai mencapai sekitar Rp 200 Miliar. Ditargetkan pada 2027 belanja pegawai di Pemprov NTB dapat di bawah 30 persen,” jelas Yusron Hadi.

Tak hanya itu, kata dia, Iqbal-Dinda pada tiga bulan pertama menerbitkan pergub peternakan (Pergub No.5 tahun 2025 tentang Rincian Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan), sehingga ternak-ternak tersebut bisa PCR di NTB.

“Pergub ini akan mempermudah proses pengiriman ternak. Adanya PCR di NTB akan menambah pemasukan asli daerah (PAD). Untuk pertama kalinya, melalui komunikasi intensif Gub NTB dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster akhirnya sapi asal NTB diizinkan melintasi Provinsi Bali,” ujarnya.

Baca Juga:  Gelombang Dukungan Untuk Baehaqi Pimpin PSSI NTB Terus Mengalir Deras

Kemudian, Iqbal-Dinda juga sudah mulai mewujudkan janjinya, mendukung pariwisata dengan event dan meeting berkelas dunia. “Ada 37 Duta Besar dari berbagai negara meeting di NTB untuk mendorong investasi dan kerja sama. Berikutnya 8 negara ikut kejuaran paragliding di Lombok, GT World Challenge Asia; 1.138 pelari dari 46 negara ikut di Rinjani 100 km,” rincinya.

Selanjutnya, pada triwulan I, sektor industri tumbuh 2 digit, yaitu 24,89 persen. Di tengah tekanan fiskal dan efisensi belanja, Iqbal Dinda berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 5,77 persen. Angka pengangguran pada tahun Februrari 2024 sebesar 3,3 persen, dan berkurang 0,08 point menjadi 3,22 persen pada Februari 2025.

“Partisipasi angkatan kerja pun meningkat dari 73,97 persen pada 2024 menjadi 76,5 persen pada Feb 2025. Di tengah efisiensi dan perang ekonomi global, Iqbal-Dinda berhasil mendorong pengurangan pengangguran,” kata Kepala Diskominfotik NTB tersebut.

“Sementara dari sektor pertanian yang menyerap 36 persen tenaga kerja di NTB, berhasil tumbuh 10,28 persen. Artinya sektor basis yang menyerap banyak tenaga kerja, pada awal pemerintahan Iqbal-Dinda tumbuh dua digit,” imbuh mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Yusron Hadi juga menegaskan, bahwa Iqbal-Dinda sedang melakukan sensus aset milik pemerintah provinsi. “Kembali memaksimalkan daerah untuk PAD. Selama ini hasil pemasukan dari aset berupa tanah dan bangunan hanya Rp10 miliar. Dengan sensus aset ini diharapkan potensi PAD dapat bertambah,” tuturnya.

Adapun upaya memulai langkah penyehatan BUMD, dimulai dengan pansel dan penggunaan Head Hunter. Bank NTB Syariah menjadi bank daerah pertama di Indonesia yang merekrut komisaris dan direksi melalui head hunter. “Ini sebagai salah satu langkah untuk menempatkan orang terbaik di BUMD. Agar tata kelolanya lebih profesional. Langkah ini juga akan dilakukan di BUMD milik Provinsi NTB yang lain,” jelasnya.

Baca Juga:  Ketua DPRD NTB Minta Faozal Didefenitifkan

“Memulai peningkatan infrastruktur penunjang pangan. Menata saluran irigasi di kawasan produktivitas pangan. Termasuk mengajukan rehabilitasi irigasi seluas 40 ribu hektare di Lombok Tengah dan di Dompu kepada Presiden Prabowo Subianto,” tambah Yusron Hadi.

Bahkan, masih kata dia, Iqbal-Dinda juga telah memulai peningkatan konektivitas Tol Laut dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk pengangkutan komiditi pangan dan ternak menuju Pulau Jawa. “Termasuk penambahan jumlah kapal untuk Tol Laut,” ungkap Haji Yus.

Selain itu, kata Haji Yus, saat ini Iqbal-Dinda menyusun konsep pembangunan berbasis desa, memetakan potensi 1.116 desa seluruh NTB untuk mendapat bantuan program dan bantuan keuangan melalui Desa Berdaya. “Dengan sasaran utama diantaranya 106 desa miskin ekstrem,” katanya.

Tak berhenti disitu, pada 5 Mei 2025, BPS kembali mengeluarkan data statistik. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,530, menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender.

“Perbaikan di semua dimensi menjadi faktor utama menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi NTB. Secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi NTB,” jelasnya.

Kembali dilanjutkam Yusron Hadi, bahwa Gubernur Iqbal merespon cepat kasus “Walid NTB” dengan turun langsung bertemu dengan para korban yang juga mantan santriwati. Dimana Gubernur NTB memerintahkan aparatur cepat dan tangkas untuk melindungi korban, serta mengadvokasi hak-hak mereka.

“Secara khusus Gubernur NTB terus berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak (LPA) untuk menyusun konsep bersama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani kekerasan perempuan dan anak,” ungkap Yusron Hadi.

Baca Juga:  Belajar dari Banjir Sumatra, Anggota DPR Abdul Hadi Ingatkan NTB Waspada Potensi Bencana

Menurut dia, Gubernur Iqbal memenuhi seluruh janji Pemprov NTB kepada masyarakat di sekitar TPA Kebun Kongok. “Janji ini selama bertahun-tahun belum terpenuhi. TPA yang sudah full-capacity, kini berfungsi kembali. Solusi jangka pendek telah ditempuh dengan perluasan landfill,” katanya.

“Solusi jangka menengah akan memperluas areal berupa gunung batu. Sementara solusi jangka panjang menjajaki komunikasi dengan investor asing untuk membuka pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik,” sambungnya.

Adapun kesepakatan penanganan infrastruktur dan pangan bersama tantara serta masyarakat. Dimana pekerjaan fisik akan dilakukan swakelola bersama TNI dan masyarakat. “Bagian dari langkah padat karya. Sehingga para petani yang usai panen, dapat mendapatkah upah dari keterlibatan dalam pembangunan,” ujarnya.

Kemudian, masih ungkap Yusron, Iqbal-Dinda juga telah melepas puluhan anak muda NTB untuk magang ke Jepang. Secara khusus pemerintah Provinsi NTB juga memberikan anggaran untuk pengiriman anak muda yang berangkat ke Jepang.

“Mereka akan mengisi ruang teknik seperti komputer, microchip, dan struktur bangunan. Jumlah tenaga magang ke luar negeri berbasis skill ini akan terus ditingkatkan,” katanya.

Selanjutnya, kata Kepala Diskominfotik NTB, Iqbal-Dinda juga membangun kerja sama antara United Tractors (UT) dalam bidang alat berat khususnya komatsu, pilot project di SMK yang mengaplikasikan link and match di SMKN 6 Mataram.

“Termasuk menjajaki komunikasi dengan perusahaan swasta terbesar di Vietnam VinFast terkait rencana pembangunan wellness center di wilayah utara Pulau Lombok,” demikian Yusron Hadi yang juga mantan Kepala BKD Provinsi NTB itu menambahkan. (red)