NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPR RI, Abdul Hadi menegaskan bahwa DPR dan pemerintah siap bersinergi menyukseskan program 3 juta rumah. Ini untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem di Indonesia.
Menurut Legislator PKS itu, bahwa program tersebut bakal dilakukan secara bertahap. Dimana 2026 akan menjadi tahun paling signifikan untuk merealisasikan program tersebut. “Memang tahun 2025 masih sedikit, karena masa transisi,” ujarnya.
“Tapi di tahun 2026, kita siap peningkatan sekitar 10 kali lipat. Targetnya bisa mencapai 400-500 ribu rumah yang akan diselesaikan,” sambung pria yang duduk di Komisi V DPR RI tersebut kepada wartawan di Mataram.
Wakil rakyat di Senayan jebolan Dapil NTB 2 Pulau Lombok itu kembali menjelaskan, bahwa penyediaan rumah itu difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan masuk dalam data kemiskinan ekstrem versi BPS-pemerintah.
“Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, untuk mendata rumah-rumah masyarakat yang memang sangat membutuhkan,” tegas Abdul Hadi lagi.
Dalam pelaksanaannya, program utama yang digunakan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mana masyarakat juga dilibatkan secara aktif.
Bantuan yang diberikan pemerintah mencakup sekitar Rp20 juta per-rumah, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang. “Sekitar Rp20 juta, 17,5 untuk material dan 2,5 juta untuk ongkos tukangnya,” jelasnya.
“Ini memang bantuan stimulan, jadi ada swadaya dari masyarakat juga. Tapi pemerintah hadir memberikan dorongan kuat agar rumah layak huni bisa segera dimiliki masyarakat miskin,” sambung Abdul Hadi.
Selain itu, masih kata dia, pemerintah juga menjalankan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menggandeng para pengembang properti.
“Sudah ada puluhan triliun yang dialokasikan untuk program rumah subsidi. Ini juga akan berjalan lancar kalau pelaksanaan UU Perumahan benar-benar diterapkan, termasuk kewajiban developer membangun rumah subsidi dengan perbandingan 1:2 atau 1:3 dari pembangunan rumah mewah,” katanya.
Terkait Dapil NTB, ia mengungkapkan ada sekitar 2-5 ribuan unit rumah akan diupayakan masuk dalam dalam program bantuan perumahan. Bersama Mori Hanafi (Anggota Komisi V DPR Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa), ia berjanji akan memperjuangkan untuk NTB.
“Saya dan Pak Mori sebagai wakil dari NTB di Komisi V tentu akan terus perjuangkan ini. NTB tetap menjadi perhatian,” tegas Abdul Hadi yang juga mantan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. (red)
