NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera menyurati Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Ini lantaran alokasi kuota pupuk bersubsidi untuk Provinsi NTB di tahun 2024 berkurang dari realisasi 2023 lalu. Terlebih awal tahun ini adalah awal masa tanam petani.
Sehingga para petani dinilai sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan jumlah besar. Tercatat, 2024 ini, kuota pupuk subsidi yang diterima NTB sebesar 130.115 ton Urea, 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao.
Apabila dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK 106.052 ton dan kakao 1.121 ton. Maka dari itu, anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet mendorong Pemda di NTB.
Yakni agar Pemprov bersama Pemda/Pemkot di 10 Kabupaten/Kota se-NTB segera bersurat ke Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi dari persoalan yang ada.
Menurut Made Slamet, kebijakan pemerintah soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di daerah. Apalagi APBD Provinsi NTB, dirasa tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada para petani
“Kebijakan pemerintah pusat tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sedangkan di Provinsi NTB dikenal adalah lumbung pangan nasional,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (01/02/2024) di Mataram.
“Maka, saran saya ke Pj Gubernur NTB tidak hanya berbicara dengan pupuk Indonesia, tapi harus juga mengusulkan ke pemerintah pusat. Bersurat ke Kementan ditembuskan ke Presiden untuk ada kebijakan khusus. Itu harus by data, kami siap mengawal, kalau ditanggung daerah berat,” sambungnya.
Alumnus Fakultas Pertanian Unram yang gemar bertani ini menegaskan, bahwa pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya Pemprov dan sebagian Pemda di NTB dalam rangka melakukan revitalisasi keberlanjutan petani diwilayah setempat.
“Provinsi NTB ini, dikenal adalah lumbung nasional komoditi beras cabai bahkan bawang merah juga jagung,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.
“Kalau komoditas ini tidak dipertahankan eksistensinya maka petani NTB biasa berkurang untuk menanam komoditas andalan tersebut. Ini yang harus difikirkan keberlanjutannya,” imbuh Made Slamet.
Oleh karenanya, dia berharap pemerintah pusat bisa membantu keberlanjutan para petani NTB yang telah memberikan kontribusinya pada keberlangsungan pasokan komoditas andalan nasional tersebut.
“Kita berharap ada perlakuan khusus untuk Provinsi NTB. Sehingga, ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh para petani di NTB,” harap anggota DPRD NTB dari Dapil I Kota Mataram tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Made Slamet, dirinya khawatir, daya beli petani menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini. Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat.
“Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,” demikian disampaikan Made Slamet. (red)
