NUSRAMEDIA.COM — Jika sebelumnya nyaring disuarakan bahwa persoalan Jembatan Midang dan Medas pernah dibahas di Komisi IV DPRD NTB bersama Dinas PUPR NTB akhirnya terjawab sudah.
Pasalnya, pihak Komisi IV sendiri menegaskan tidak pernah sama sekali membahas terkait pembangunan atau perbaikan kedua jembatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat tersebut ditingkat komisi.
Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPRD NTB, H Asaat Abdullah. Dimana saat itu dirinya masih menjabat sebagai Pimpinan Komisi IV DPRD NTB. “Maaf, hanya meluruskan,” katanya.
“Saya sebagai Sekretaris Komisi IV pada waktu itu tidak ada pembahasan jembatan yang dimaksud untuk program 2022,” imbuh Legislator Udayana dari Fraksi NasDem ini.
Hanya saja, dirinya menegaskan, apabila kalau ada pembahasan hasil rasionalisasi ditingkat Badan Anggaran (Banggar), maka dirinya memastikan tidak tahu menahu soal tersebut.
“Kalau ada pembahasan hasil rasionalisasi di Banggar, saya tidak tahu. Karena saya bukan anggota Banggar,” tegas pria yang kerap disapa Haji Saat ini.
Dia juga mengungkapkan hal yang berkembang saat itu. Dimana ia mengaku hanya ada sebuah pengusulan pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat.
“Yang berkembang pada waktu itu usul pelebaran jalan depan kantor Bupati Lombok Barat, yang diusulkan oleh Pak Hasbullah Muis. Tapi kesiapan dana Pemprov terbatas,” ungkap Haji Saat.
Meski demikian, ia mengaku sangat mendukung kedua jembatan tersebut dan pelebaran jalan depan Kantor Bupati dijadikan perhatian oleh pemerintah.
Apalagi yang kabarnya berstatuskan jalan provinsi. Maka harus diprioritaskan untuk menjadi program tahun 2023 mendatang.
“Saya sangat sepakat bila kita liat urgensi kedua jembatan dan pelebaran jalan depan Kantor Bupati (Lobar) yang katanya status jalan provinsi. (Maka) tidak ada alasan untuk tidak menjadi program prioritas tahun 2023,” pungkasnya.
PEMPROV NTB BELUM PERNAH ALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK JEMBATAN MIDANG-MEDAS
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah menegaskan hembusan kabar bahwa Pemprov diam-diam telah mengalihkan anggaran jembatan Midang dan Medas senilai Rp 15 miliar di APBD 2022 sama sekali tidak benar dan tidak mendasar.
Perlu diketahui, kata pria yang kerap disapa Dae Iwan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penggantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022.
“Pemprov NTB belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penggantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022. Jadi tidak benar kalo ada anggapan bahwa dananya dipindahkan ke tempat lain atau ke MXGP,” tegasnya.
Dia justru mengungkapkan, bahwa saat ini penggantian jembatan akibat bencana yang sudah dianggarkan adalah Jembatan Bengkang dan Tebek melalui program DAK 2022 yang pengusulannya dilakukan pada April 2021 lalu.
“Kerusakan jembatan Midang dan Medas terjadi pada awal tahun 2022. Dimana anggaran tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi memang tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan APBD 2022 di Komisi maupun Banggar DPRD NTB,” ungkap Kadis PUPR NTB.
Menurut dia, usulan perbaikan jembatan Midang dan Medas tetap menjadi prioritas Pemprov NTB. Namun, karena keterbatasan APBD, Pemprov telah mengusulkan penggantian jembatan Midang dan Medas ditangani dengan dana APBN melalui BNPB, yang hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepastian pembiayaannya.
“Dinas PUPR akan memprioritaskan usulan jembatan-jembatan yang rusak karena bencana alam termasuk kedua jembatan itu (Midang dan Medas, red) di APBD Perubahan 2022. Mudah-mudahan ada tersedia anggaran,” demikian Dae Iwan. (red)
