NUSRAMEDIA.COM — Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Berlian Rayes angkat suara. Ia memastikan bakal terus mendorong dan mengawal pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ini demi pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa (Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima). Politisi Golkar itu mengapresiasi semangat masyarakat Pulau Sumbawa.
Pasalnya, dia menilai semangat inisiasi masyarakat kembali mendesak terbentuknya PPS sangat besar. “Kami sangat mengapresiasi semangat masyarakat Pulau Sumbawa,” katanya.
“Yang kembali menginisiasi terbentuknya PPS meskipun wacana pembentukan PPS sudah lama dilakukan dan kita akan perjuangkan,” sambung Berlian Rayes.
Diungkapkan, upaya untuk memperjuangkan terbentuknya PPS sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, telah terbentuk komite persiapan untuk merealisasikan PPS tersebut. “Saya juga terlibat dalam hal itu,” bebernya.
“Bahkan saya dulu termasuk kelompok pertama yang ikut pertemuan di Bandung, Jakarta dalam mewakili kelompok pemuda untuk memperjuangkan terbentuknya PPS,” lanjutnya.
Disisi lain, dia juga mengungkapkan, bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya telah dilakukan berbagai pertemuan antara Bupati dan Pimpinan DPRD se-Pulau Sumbawa.
Pertemuan itu dilakukan, guna menyamakan pandangan atau persepsi untuk mewujudkan PPS. Malah dikesempatan itu, menurut dia, juga mencuat gambaran soal letak ibu kota.
“Bahkan saat pertemuan tersebut ada kesepakatan bersama untuk menetapkan ibu kota provinsi di Sumbawa Besar. Karena mempertimbangkan aspek sosiogis dan geografis,” tuturnya.
Perjuangan untuk mewujudkan PPS sebenarnya sudah mendekati kata final. Karena sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun kebijakan pemerintah saat ini melakukan moratorium, sehingga PPS belum bisa terealisasi saat ini.
Menurut dia, terlealisasi tidaknya harapan terbentuknya PPS ini kembali lagi pada kebijakan tertinggi kepala negara, yakni presiden. “Sekarang bolanya di presiden, jika moratorium itu dicabut maka PPS sangat mungkin terealisasi,” katanya.
Dari sisi persyaratan terkait PPS, dinilainya sudah tuntas dan terpenuhi. “Kami juga akan terus mendorong hal itu. Karena dari isi administratif, kewilayahan, SDM, SDA, jumlah penduduk, semua sudah terpenuhi semua,” terangnya.
Ada beberapa alasan sehingga PPS harus terwujud, salah satunya kesenjangan pembangunan di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Pulau Sumbawa.
“Kesenjangan ekonomi dan pembangunan menjadi alasan utama, sehingga PPS harus terwujud. Sehingga masyarakat di Pulau Sumbawa bisa merasakan hasil kekayaan alamnya sendiri,” pungkas Berlian Rayes. (red)
