NUSRAMEDIA.COM — Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram.
Seminar yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Mataram ini mengangkat tema “Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan”.
Dalam paparannya, Ketua DPRD NTB menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di wilayah pesisir. Ia menyebut bahwa budaya patriarki masih membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
Sehingga, kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti modal, pelatihan, teknologi, dan posisi pengambilan keputusan.
Lebih jauh, Ketua DPRD NTB menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada banyaknya regulasi yang telah dibuat, melainkan pada sejauh mana regulasi tersebut berjalan secara optimal.
“Ada Perda, tidak ada Pergub, ada Pergub, tidak ada anggaran” ujarnya, menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan dan dukungan anggaran agar implementasi regulasi benar-benar berpihak pada perempuan.
Sebagai rekomendasi, Ketua DPRD NTB mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, perempuan harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek. Kolaborasi dengan kalangan akademisi juga dinilai penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis pada bukti empiris dan kebutuhan nyata di lapangan. (red)
